Masalah Pembalakan Liar dan Tambang di Papua Barat
Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik pembalakan liar (illegal logging) yang marak terjadi di Kabupaten Tambrauw dan Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Ia menyoroti pentingnya penegakan aturan oleh aparat terkait seperti kepolisian dan dinas kehutanan dalam menghadapi isu ini.
"Kalau soal kayu illegal logging di Sorong tanya ke kepolisian dan kehutanan, mereka tegakkan aturan atau tidak," ujar Yan Mandenas saat monitoring MBG di Kota Sorong, Kamis (23/10/2025). Ia menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat agar tidak ada pelaku yang merasa aman melakukan tindakan ilegal.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Selain itu, politisi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan keabsahan dokumen pencabutan izin empat tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat. "Kita minta periksa orang-orang di dalam kementerian, sebab kalau dokumen resmi belum ada berarti ada yang main," katanya. Ia menilai bahwa proses pemberian izin tambang harus transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Yan Mandenas menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat untuk membahas masalah yang disampaikan masyarakat, termasuk isu tambang. "Bicara tentang perlindungan warisan dunia ini adalah sangat penting, sehingga jangan coba main di balik izin tambang," tegasnya. Ia menekankan bahwa keberadaan tambang harus dipertimbangkan secara matang agar tidak merusak lingkungan.
Empat izin tambang yang diberikan ternyata masuk ke dalam areal pulau-pulau kecil, sehingga tidak boleh ada konsesi di areal Global Geopark UNESCO. "Saya mau bilang kalau tambang paling yang kerja di bawah 4 ribu orang, tapi penerima manfaat dari wisata di atas 5 ribu, makanya Raja Ampat harus dijaga baik-baik," ujarnya. Ia menilai bahwa wisata memiliki potensi ekonomi yang lebih besar dibandingkan tambang.
Masyarakat jangan dibenturkan antara kepentingan tambang dan lingkungan. "Kita punya orang tua hidup jaga alam dari dulu," kata Yan Mandenas. Ia berharap cara pandang masyarakat dapat diarahkan untuk berpikir berkelanjutan, bukan hanya fokus pada keuntungan sesaat dari tambang yang berdampak buruk pada alam.
Tindakan Tegas terhadap Illegal Logging
Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, telah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk menindak tegas pelaku illegal logging di areal Hutan Desa Kampung Bariat, Sorong Selatan. Ia menegaskan bahwa praktik ini tidak dapat dibiarkan begitu saja.
"Praktik illegal logging ini tak dapat dibiarkan, saya tidak membenarkan hal itu terjadi," ujar Gatot kepada aiotrade melalui pesan WhatsApp, pada Kamis (2/10/2025). Ia menekankan bahwa tindakan tegas harus dilakukan agar tidak ada lagi pelaku yang melakukan aktivitas ilegal tersebut.
Dirkrimsus Polda Papua Barat Daya akan segera turun ke lokasi untuk memfollow up kasus tersebut. "Saya minta kepada siapapun tidak boleh lagi melakukan kegiatan illegal logging, sebab itu akan berdampak merusak hutan," katanya. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sekitar.
Dampak Illegal Logging di Hutan Desa Kampung Bariat
Diketahui bahwa aktivitas penebangan pohon di Hutan Desa Kampung Bariat, Sorong Selatan, telah tercatat sebanyak 150-an pohon damar yang ditebang oleh para pelaku illegal logging pada bulan Agustus 2025. Kejadian ini menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk lebih waspada terhadap tindakan ilegal yang merusak lingkungan.
Tindakan illegal logging tidak hanya merusak hutan, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Kesimpulan
Isu illegal logging dan tambang di Papua Barat Daya menjadi perhatian serius bagi anggota DPR RI dan aparat terkait. Diperlukan tindakan tegas dan transparansi dalam pemberian izin tambang serta pengawasan yang ketat terhadap aktivitas ilegal. Masyarakat juga diminta untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan memprioritaskan keberlanjutan.
