DPRD Berau Kritik Kinerja Empat Perusahaan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau mengungkapkan kekecewaan terhadap kinerja empat Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025. Keempat perusahaan tersebut adalah Perumda Air Minum Batiwakkal, PT Indo Pusaka Berau (IPB), PT Bhakti Praja, dan PT Hutan Sanggam.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menyatakan bahwa meskipun setiap tahun keempat perusahaan ini mendapat dana dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, hingga saat ini belum ada laporan setoran dividen yang masuk ke kas daerah pada tahun berjalan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Dari laporan tahun 2024 lalu, tiga perusda sudah memberikan kontribusi, yaitu Perumda Air Minum Batiwakkal, IPB, dan Hutan Sanggam. Sementara Bhakti Praja memang belum pernah menyetor. Tapi di tahun 2025 ini, keempatnya sama sekali belum ada laporan setoran dividen,” ujar Rudi kepada aiotrade.app, Kamis (9/10/2025).
Langkah DPRD untuk Menyelidiki Masalah
Menyadari kondisi ini, DPRD Berau berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan investigasi dan audit terhadap keempat perusahaan daerah tersebut. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk mencari akar permasalahan sekaligus memastikan arah kebijakan yang tepat.
“Kita minta bupati juga melakukan evaluasi. Kalau memang masalahnya ada di biaya operasional yang lebih besar dari pendapatan, tentu harus jelas. Kalau butuh suntikan modal untuk penyehatan, bisa dibicarakan. DPRD siap saja memberikan penyertaan modal, tapi tentu harus ada audit resmi terlebih dahulu,” tegas Rudi.
Pentingnya Evaluasi untuk Mencegah Kerugian Daerah
Menurut Rudi, langkah evaluasi ini sangat penting agar perusahaan daerah tidak hanya menjadi beban bagi daerah.
“Jangan sampai perusda kita sampai bangkrut. Harus ada kejelasan, apakah memang modalnya tidak mencukupi atau ada persoalan lain. Audit ini menjadi solusi agar masalahnya jelas,” tambahnya.
Rudi juga memastikan bahwa pembentukan pansus telah direkomendasikan dalam pembahasan anggaran sebelumnya dan akan segera dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Berau.
Komprehensif dan Berbasis Data
“Pansus ini akan melibatkan semua unsur DPRD, khusus membahas soal perusda. Dengan begitu, hasil evaluasi bisa lebih komprehensif dan menjadi dasar kebijakan ke depan,” pungkas Rudi.
Fokus pada Kepentingan Daerah
Langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Berau menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa perusahaan daerah dapat beroperasi secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dengan adanya audit dan evaluasi yang dilakukan secara transparan, diharapkan keempat perusahaan tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dan kembali memberikan kontribusi positif terhadap PAD.
