DPRD Seram Bagian Timur Minta Pemda Kelola APBD dengan Serius untuk Tingkatkan PAD

DPRD SBT Minta Pemerintah Daerah Lebih Serius dalam Mengelola APBD

Dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2025, yang berlangsung pada Senin (22/9/2025) malam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyampaikan beberapa poin penting terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Komisi I DPRD SBT, Abdul Azis Yanlua, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap beberapa aspek utama, termasuk intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengawasan terhadap pengelolaan gaji pegawai. Menurutnya, penguatan PAD menjadi kunci untuk menjaga postur APBD yang kuat, terlebih dengan meningkatnya belanja pegawai.

"Salah satu cara kita untuk mempertahankan postur APBD adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan seperti pajak dan retribusi," ujarnya.

Yanlua menyoroti bahwa meskipun banyak peraturan daerah (Perda) telah dibuat, implementasi di lapangan masih kurang optimal. Ia menegaskan bahwa jika intensifikasi tidak dilakukan secara maksimal, maka pendapatan daerah tidak akan meningkat sebagaimana harapan.

Ia meminta dinas terkait untuk bekerja lebih keras dalam hal intensifikasi pajak dan retribusi. "Saya berharap intensifikasi terhadap perda tentang pajak dan retribusi harus dikawal secara masif. Jika perlu, dinas-dinas yang menangani retribusi dan pajak harus ditekan agar bisa bekerja lebih efektif," jelasnya.

Selain itu, Yanlua juga mengkritik kondisi gaji pegawai yang terkesan menguap karena sebagian besar digunakan untuk cicilan kredit bank. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama rendahnya perputaran uang di daerah.

"Tidak sedikit pegawai kita yang sudah menghabiskan seluruh gaji mereka untuk cicilan kredit bank. Itu menjadi masalah serius," ucap Azis.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ia mengusulkan kepada Bupati agar menerbitkan surat edaran yang mengatur batasan kredit pegawai. Ia menyarankan agar cicilan kredit tidak boleh melebihi 50 persen dari gaji pokok. Dengan demikian, sisanya dapat beredar dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Langkah-Langkah yang Diperlukan

1. Peningkatan Intensifikasi PAD
2. Fokus pada penerapan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi.
3. Memastikan bahwa semua perda yang ada diimplementasikan secara maksimal.

4. Meningkatkan koordinasi antara dinas terkait dan pihak eksekutif.

5. Pengawasan Pengelolaan Gaji Pegawai

6. Membuat aturan jelas terkait pembagian gaji dan penggunaan kredit.
7. Memberikan batasan kredit pegawai agar tidak mengganggu perputaran uang di daerah.

8. Mendorong penggunaan gaji yang lebih efektif untuk mendukung perekonomian lokal.

9. Koordinasi antar Stakeholder

10. Melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan kebijakan terkait APBD.
11. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

12. Membentuk tim monitoring yang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan.

13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

14. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD.
15. Memberikan informasi yang lebih jelas tentang penggunaan anggaran.
16. Membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan APBD Kabupaten SBT dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan PAD dan pengelolaan gaji pegawai yang lebih baik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.