Dua Bulan BBM di SPBU Shell dan Vivo Habis, Anggota DPR Komisi XII Beri Pernyataan

admin.aiotrade 12 Nov 2025 3 menit 13x dilihat
Dua Bulan BBM di SPBU Shell dan Vivo Habis, Anggota DPR Komisi XII Beri Pernyataan

Masalah Pasokan BBM di SPBU Swasta

Sejak dua bulan terakhir, SPBU Shell dan Vivo masih mengalami kekosongan stok bahan bakar minyel (BBM). Hal ini berbeda dengan SPBU BP-AKR yang telah kembali normal dalam hal pasokan bensin. Sampai saat ini, stok BBM di SPBU Shell dan Vivo masih kosong, menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.

AioTrade Autopilot
🔥 SPONSOR

TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET

Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)

Bukan FUTURE. Bukan Judi. Bukan Tebak-tebakan.
CARA KERJA (Real)
  • Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
  • Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
  • Profit 1 siklus = 1.2%
  • Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
  • Anti Loss & SPOT Market (Aman)
  • LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
  • Tanpa emosi, pantau chart otomatis
  • Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan

Ketua Komisi XII DPR yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Patijaya, menyebut bahwa kendala pasokan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta sudah mulai terselesaikan. Hal ini ditandai dengan telah terisinya pasokan BBM di PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR).

Bambang menilai bahwa penyelesaian masalah kekosongan pasokan BBM di SPBU swasta oleh Kementerian ESDM sudah tepat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong adanya pembelian BBM dasar dari Pertamina. Menurutnya, regulasi tersebut sudah jelas dan mereka diberikan kuota tambahan sebesar 10%.

“Barang itu sudah cooling down, regulasinya sudah jelas mereka diberikan kuota ditambah 10%. Sudah, jadi masalahnya di mana kira-kira?” ujar Bambang saat diwawancarai usai acara Coalindo Coal Conference 2025.

Bambang kemudian menambahkan bahwa terkait kelanjutan dari kesepakatan SPBU swasta lainnya, seperti Shell Indonesia dan Vivo, Komisi XII DPR RI tidak memandang adanya urgensi untuk menggelar rapat lanjutan mengenai kekosongan pasokan BBM.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa lembaga legislatif akan fokus pada 16 isu yang akan dibahas bersama mitra kerja atau pemerintah. Salah satu isu tersebut adalah terkait kelangkaan BBM di SPBU Swasta.

“Saya masak enggak begitu perhatikan Ibu Puan bilang itu kemarin, saya ada di ruangan kok,” ucap Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menyatakan dukungan terhadap adanya penambahan kuota impor BBM tahun depan sebesar 10%, meskipun besar volumenya sama seperti kuota sepanjang tahun ini. Ia mengatakan, “Saya oke-oke saja, enggak ada masalah selama ini menjawab persoalan yang ada, impor terkendali tetapi mereka (SPBU swasta) juga ada solusi.”

Hingga saat ini, BP-AKR menjadi satu-satunya SPBU swasta yang telah membeli minyak base fuel atau BBM murni dari Pertamina Patra Niaga (PPN) sebanyak 100 ribu barel.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa BP-AKR telah sepakat untuk melakukan proses Business to Business dengan Pertamina Patra Niaga untuk pemenuhan pasokan BBM dengan menyerap kargo impor dari Pertamina Patra Niaga.

“Untuk penyaluran pasokan yang sudah dilayani kepada PT APR sebanyak 100 ribu barel (MB) yang akan digunakan untuk SPBU-SPBU BP-AKR,” jelas Roberth dalam keterangan tertulis, Minggu (02/11/2025).

Dengan niat baik, transparansi serta sesuai dengan good corporate governance, Pertamina Patra Niaga dan PT APR berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Roberth menegaskan bahwa kolaborasi dengan badan usaha swasta menjadi bukti nyata bahwa menjaga energi adalah kerja bersama.

Adapun, proses kolaborasi dalam membantu pasokan BU Swasta ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang menjunjung tinggi mekanisme compliance dan governance secara Business to Business (B2B). Proses negosiasi dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan customer (APR), pelaksanaan join Surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial dilaksanakan, hingga akhirnya proses bongkar dilaksanakan dan diterima BU Swasta untuk disalurkan kepada masyarakat.

Diskusi Pembaca (0)

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan informatif!

Tinggalkan Balasan