Kapan Dua Kapal Tanker Pertamina Akan Dilepaskan?
Dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping, yaitu Pertamina Pride dan MT Gamsunoro, masih terjebak di Selat Hormuz sejak perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran meletus. Keadaan ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam proses negosiasi untuk melepaskan kedua kapal tersebut.
Pendapat Pakar tentang Kegagalan Negosiasi
Menurut pengamat kemaritiman Siswanto Rusdi, masalah utama yang menghambat proses negosiasi bukanlah hambatan birokrasi, melainkan kurangnya pemahaman Indonesia terhadap sistem politik Iran. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem politik Iran, pengambilan keputusan sangat terpusat pada pemimpin agung, bukan pada kementerian atau presiden.
"Sebetulnya dalam sistem politik Iran kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak apalagi di dalam aspek luar negeri itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Sayid Mojtaba," ujar Siswanto dalam program On Focus Aiotrade.
Menurutnya, kondisi ini membuat jalur diplomasi konvensional yang ditempuh Indonesia berpotensi tidak efektif. Terlebih jika komunikasi tidak sampai ke level pengambil keputusan tertinggi di negara tersebut.
Peran Pemimpin Agung dalam Pengambilan Keputusan
Keputusan strategis seperti isu nuklir hingga kerja sama internasional tetap bermuara pada pemimpin agung. Struktur ini berbeda dengan banyak negara lain yang lebih kolektif dalam pengambilan kebijakan luar negeri.
Siswanto juga menilai, kegagalan respons dari pihak Iran bukan semata karena hambatan birokrasi, melainkan bisa jadi karena isu yang disampaikan tidak dianggap prioritas.
"Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian-perjanjian kerja sama, mungkin dibahas di parlemen tetapi diputuskan di pemimpin agung. Pemimpin agung ini punya penasihat-penasihat, sehingga mereka inilah yang nanti didengarkan oleh Sayid Mojtaba."
Persoalan Diplomasi dan Rekam Jejak Hubungan
Selain faktor diplomasi, Siswanto juga menyoroti aspek teknis di lapangan yang dinilai turut memperumit proses negosiasi. Salah satunya terkait status bendera kapal yang justru berada di bawah yurisdiksi negara lain.
Menurutnya, hal ini membuat posisi Indonesia menjadi tidak cukup kuat dalam proses negosiasi langsung dengan Iran.
"Yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal. Yang tertahan itu Gamsunoro benderanya Panama, kemudian Pertamina Pride benderanya Singapura. Biasanya yurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan menyelesaikan ini, bukan kita."
Tantangan dalam Proses Negosiasi
Ia menambahkan, otoritas Iran umumnya akan menelusuri aspek legal formal seperti kepemilikan kapal, muatan, hingga negara bendera sebelum mengambil keputusan. Tanpa kejelasan aspek tersebut, proses negosiasi cenderung akan tertahan.
"Ini yang maju mungkin Pertamina, ESDM. Lah ini benderanya? Seperti itu kerumitannya. Entar dulu kata otoritas maritim Iran, sampai kalian menyelesaikan ini kita nggak akan berunding."
Langkah yang Perlu Dilakukan
Siswanto menilai, Indonesia perlu membenahi pendekatan diplomasi dengan memahami aspek psikologis, budaya, dan sejarah hubungan dengan Iran. Rekam jejak hubungan kedua negara juga memengaruhi dinamika negosiasi saat ini.
"Kita bukan tanpa catatan di mata Iran. Catatan ini sudah kita perbaiki belum? Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran kemudian merampas isinya berikut kapalnya terus kita mau lelang."