Penjelasan Pemkab Purworejo Mengenai Isu Pungutan Sekolah
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, memberikan pernyataan tegas mengenai isu pungutan sekolah yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa. Hal ini merespons laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di salah satu SMP negeri di Purworejo dan menjadi topik pembicaraan warga di media sosial.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pemkab Purworejo saat ini sedang mempersiapkan aturan terkait sumbangan di sekolah-sekolah dalam wilayah Kabupaten Purworejo. Menurut Dion, Pemkab bersama Dinas Pendidikan telah melakukan penelusuran langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kemarin, Dinas Pendidikan langsung menelusuri ke lapangan terkait dugaan pungli di SMP negeri. Ini sedang kita dalami, dan tentu harus ada kebijakan yang jelas terkait dengan sumbangan atau iuran dari orang tua siswa,” ujar Dion dalam keterangan resminya Jumat (24/10/2025).
Dion menegaskan bahwa iuran atau sumbangan di sekolah memang diperbolehkan, namun harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bersifat wajib atau mengikat.
“Jika besarannya sudah ditetapkan dan sifatnya wajib, itu bukan lagi sumbangan. Ini yang tidak diperbolehkan,” jelasnya.
Untuk mencegah terulangnya polemik serupa, Pemkab akan segera menyusun aturan dan surat edaran resmi agar semua sekolah memiliki pedoman yang sama, transparan, dan tidak membebani siswa dari keluarga kurang mampu.
“Tujuan lembaga pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencari keuntungan. Jangan sampai anak dari keluarga kurang mampu menjadi korban hanya karena orang tuanya tidak bisa membayar iuran,” tegas Dion.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Purworejo berkomitmen menjaga agar sistem pendidikan tetap berkeadilan dan inklusif. Semua pihak diharapkan memegang teguh prinsip transparansi serta semangat gotong royong tanpa menimbulkan beban baru bagi peserta didik.
Langkah-langkah yang Diambil oleh Pemkab Purworejo
Beberapa langkah penting telah diambil oleh Pemkab Purworejo dalam upaya mengatasi isu pungutan sekolah:
-
Penyusunan Aturan Sumbangan
Pemkab sedang menyusun aturan formal mengenai sumbangan di sekolah-sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap sekolah memiliki pedoman yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. -
Penelusuran Lapangan
Dinas Pendidikan telah melakukan penelusuran langsung ke lokasi yang dilaporkan adanya dugaan pungli. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi informasi dan menentukan tindakan lebih lanjut. -
Surat Edaran Resmi
Surat edaran akan segera dikeluarkan untuk memberikan panduan kepada seluruh sekolah di Purworejo. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak memahami batasan dan ketentuan terkait sumbangan. -
Peningkatan Transparansi
Pemkab menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana sekolah. Orang tua siswa diharapkan dapat memantau dan mengawasi proses pengelolaan dana secara terbuka. -
Perlindungan Siswa dari Keluarga Kurang Mampu
Pemkab berkomitmen untuk memastikan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu tidak menjadi korban dari aturan sumbangan yang tidak adil.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Meski Pemkab Purworejo telah mengambil langkah-langkah proaktif, tantangan tetap ada dalam menjaga keadilan dan transparansi di sistem pendidikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
-
Kepatuhan Sekolah
Seluruh sekolah di Purworejo harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Keterlibatan aktif dari pihak sekolah sangat penting dalam mencegah pelanggaran. -
Partisipasi Orang Tua Siswa
Orang tua siswa diharapkan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi pungutan yang tidak sesuai aturan. -
Sosialisasi yang Efektif
Sosialisasi mengenai aturan sumbangan harus dilakukan secara efektif agar seluruh pihak memahami hak dan kewajiban mereka. -
Pengawasan Berkala
Pemkab perlu melakukan pengawasan berkala untuk memastikan bahwa aturan yang diberlakukan benar-benar dijalankan dengan baik.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil dan komitmen yang kuat dari Pemkab Purworejo, diharapkan sistem pendidikan di daerah ini dapat tetap berjalan dengan adil, transparan, dan inklusif.
