Stok Beras Pemerintah yang Menumpuk dan Potensi Risiko
Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori, menyoroti keadaan stok beras pemerintah yang masih tersimpan dalam gudang Bulog. Ia meminta pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyalurkan jutaan ton beras yang masih ada di gudang.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Menurut Khudori, jumlah stok beras yang saat ini tersimpan di gudang Bulog mencapai sekitar 3,916 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,752 juta ton merupakan cadangan beras pemerintah, sedangkan sisanya adalah beras komersial sebesar 0,164 juta ton. Jumlah ini dinilai sangat besar dan perlu segera dikurangi.
Khudori menjelaskan bahwa stok beras yang begitu besar bisa menjadi "bom waktu" jika tidak segera ditangani. Ia menyatakan bahwa beras memiliki masa simpan yang terbatas. Idealnya, beras hanya boleh disimpan maksimal selama empat bulan. Jika melebihi batas tersebut, beras harus segera didistribusikan agar tidak mengalami penurunan kualitas atau bahkan rusak.
Selain itu, ia menegaskan bahwa perawatan yang baik tidak mampu mengatasi risiko penurunan mutu beras. Kondisi ini dapat berdampak pada ketersediaan beras yang berkualitas dan harga pasar yang stabil.
Beban Pengelolaan yang Meningkat
Khudori juga mengingatkan bahwa beban pengelolaan stok beras akan semakin berat jika Bulog terlalu lama menyimpan beras di gudang. Biaya pengelolaan yang dikeluarkan akan meningkat, terutama karena pengelolaan stok dalam jangka panjang.
Berdasarkan data per 10 September 2025, sebanyak 3,134 juta ton dari total 3,948 juta ton beras stok berusia lebih dari empat bulan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar stok beras sudah melebihi masa simpan ideal.
Khudori menilai bahwa penyaluran beras melalui operasi pasar masih rendah. Hingga 4 November 2025, penyaluran beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) baru mencapai 577.329 ton atau sekitar 38,49 persen dari target 1,5 juta ton. Rata-rata penyaluran beras pada pekan terakhir Oktober 2025 hanya mencapai 4.000 hingga 6.000 ton per hari. Angka ini dinilai sangat kecil.
Jika volume penyaluran tetap sama, Khudori memperkirakan bahwa penyaluran SPHP hingga akhir tahun hanya akan mencapai 867.329 ton atau sekitar 57,82 persen dari target. Dengan asumsi tambahan dari bantuan pangan beras pada Oktober dan November sebesar 366 ribu ton, proyeksi stok beras Bulog pada akhir tahun akan tersisa sekitar 3,292 juta ton.
Potensi Panen Besar Tahun Depan
Khudori juga memperingatkan tentang potensi panen besar yang akan terjadi pada Januari—Februari 2026. Hal ini dipicu oleh kondisi cuaca yang baik. Meski BMKG menyatakan bahwa La Nina relatif lemah saat ini, kondisi tersebut tidak diperkirakan memberikan dampak signifikan terhadap curah hujan di Indonesia.
BMKG memprediksi bahwa kondisi hujan pada November–Desember 2025 hingga Januari–Februari 2026 tetap berada dalam kategori normal. Kondisi ini membuka peluang produksi beras yang tinggi pada bulan-bulan tersebut. Namun, Khudori menyatakan bahwa hal ini sekaligus menjadi kabar buruk karena akan menambah beban stok beras yang ada.
Khudori menekankan bahwa Bulog harus kembali menyerap beras saat produksi sedang besar untuk mencegah harga gabah petani turun. Di sisi lain, ia mempertanyakan bagaimana Bulog akan menyerap produksi beras pada 2025 jika stok tahun ini masih tersedia.
Solusi yang Diharapkan
Agar tidak terjadi kerugian akibat stok beras yang menumpuk, Khudori mendesak pemerintah untuk gencar menyalurkan beras melalui outlet yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
Dalam inpres tersebut, pemerintah telah memperluas outlet penyaluran beras Bulog, termasuk SPHP, bantuan pangan, tanggap darurat bencana, beras untuk TNI/ASN/Polri, serta program Makan Bergizi Gratis dan pemda. Selain itu, opsi ekspor atau pinjaman beras ke negara lain yang membutuhkan juga bisa dipertimbangkan.
