Kebijakan OJK Menghapus Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti: Analisis Ekonom
Ekonom menyatakan bahwa rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 masih relevan dilakukan, meskipun kinerja kelompok ini secara keseluruhan tetap positif. Hal ini menjadi perhatian utama dalam konteks struktur industri perbankan yang terus berkembang.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI), Josua Pardede, menjelaskan bahwa laba berjalan bank-bank KBMI 1 pada Juni 2025 mencapai Rp7,97 triliun. Meski angka ini menunjukkan peningkatan, kontribusi kelompok ini terhadap total laba industri perbankan yang mencapai Rp131,38 triliun hanya sebesar 6%. Dari sisi ukuran neraca, aset KBMI 1 mencapai sekitar Rp1.307,9 triliun atau sekitar 10% dari total aset industri yang mencapai Rp12.822,7 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) kelompok ini juga hanya sebesar Rp919,4 triliun atau sekitar 9%-10% dari total DPK industri.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Jumlah bank KBMI 1 yang masih banyak, yaitu 61 bank per Juni 2025, menunjukkan struktur yang terfragmentasi. Konteks ini menjadi alasan mengapa konsolidasi tetap diperlukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi skala, memperkuat bantalan permodalan dan manajemen risiko, serta mengurangi biaya tetap seperti IT, kepatuhan, dan keamanan siber.
Dari sisi sistem, kondisi makro-prudensial saat ini cukup kondusif. Hal ini tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) industri yang tinggi yakni 26,15%, NPL gross rendah pada level 2,24%, serta pertumbuhan DPK sebesar 11,81% YoY per September 2025. Momentum seperti ini dianggap ideal untuk merapikan struktur industri perbankan, karena penyesuaian model bisnis pasca-merger biasanya lebih aman dilakukan saat siklus risiko terkendali.
Namun, Josua tidak menampik bahwa rencana OJK memiliki beberapa risiko maupun konsekuensi, baik bagi bank kecil, nasabah, hingga stabilitas sistem. Bagi bank kecil, wacana tersebut berisiko terhadap biaya integrasi dan migrasi sistem, potensi kenaikan biaya dana jika mereka merebut kembali nasabah pasca-merger, serta risiko fokus kredit ke ceruk yang sama sehingga kualitas aset harus dijaga ketat.
Tanpa pengelompokan KBMI 1, standar tata kelola dan beban pelaporan bisa menjadi lebih tinggi, baik untuk daya saing jangka panjang, meski berat bagi bank yang belum siap modal. Meskipun beberapa indikator KBMI 1 tampak kuat, seperti rasio permodalan yang tetap tinggi, daya tahan skala menghadapi guncangan besar berbeda dengan bank menengah/besar.
Bagi nasabah, potensi rasionalisasi jaringan kantor di daerah tertentu dan penyederhanaan produk dapat terjadi. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan kewajiban menjaga akses layanan dasar dan kesinambungan penyaluran kredit ke UMKM/ritel agar tidak memicu kesenjangan layanan.
Sementara itu, bagi stabilitas sistem, konsentrasi dapat meningkat di bank hasil penggabungan, tetapi integrasi portofolio berisiko memunculkan penurunan kualitas aset. Oleh karena itu, pengawasan pasca-merger harus ketat, termasuk rencana integrasi risiko-TI yang rinci, stress test pasca-merger, dan fase transisi yang jelas, misalnya pelonggaran indikator tertentu yang bersifat sementara tapi terukur, sembari memastikan CAR dan kualitas aset tidak menurun.
Di sisi lain, dalam jangka pendek, wacana penghapusan KBMI 1 dapat membuat peta persaingan bergeser. Dalam hal ini, bank menengah cenderung unggul harga dan teknologi, sehingga perebutan DPK berbiaya murah dan debitur berkualitas akan lebih tajam. Bank kecil yang masih sendiri berpotensi terpental ke ceruk yang makin sempit atau terdorong mengerek suku bunga simpanan yang menekan margin.
Kendati begitu, dalam jangka menengah, hasil konsolidasi justru dinilai dapat menyehatkan kompetisi. Kuncinya, regulator menjaga agar konsolidasi tidak mematikan akses dan tidak menimbulkan perilaku harga yang merugikan konsumen sembari mempertahankan target inklusi dan kualitas intermediasi.
