Ekonomi Bayangan Masih Jadi Tantangan Serius
Ekonom Universitas Airlangga (Unair), Prof Rahma Gafmi, menyampaikan pandangan kritis terkait target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada era Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, target tersebut dinilai tidak realistis karena masih adanya kekuatan ekonomi bayangan yang belum tersentuh secara serius.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Rahma menyoroti beberapa isu penting seperti korupsi, ekspor-impor ilegal, narkoba, serta judi daring yang belum mendapat perhatian maksimal dari penegak hukum. "Yakin berhasil underground economy dibereskan, saya melihat dengan model-model yang dilakukan semua hanya sebuah ilusi," ujarnya kepada aiotrade di Jakarta, Ahad (16/11/2025).
Dia menjelaskan bahwa ambisi menjadikan penertiban ekonomi bayangan sebagai sumber tambahan pertumbuhan justru berpotensi menipu harapan publik. Menurut Rahma, selama korupsi dan underground economy dibiarkan, sangat sulit mengandalkan sumber ini sebagai pendorong tambahan pertumbuhan.
Akar Masalah Underground Economy
Menurut Rahma, akar persoalan underground economy ada pada penegakan hukum yang lemah dan konflik kepentingan di tubuh aparat. "Menurut hemat saya sangat tidak realistis, tidak mudah underground economy itu diselesaikan, misalnya korupsi, UU perampasan aset saja belum disahkan sampai sekarang," ujar Rahma.
Dia menjelaskan bahwa tanpa instrumen hukum yang kuat, pelaku ekonomi bayangan akan terus leluasa memanfaatkan celah. Premanisme dan praktik ilegal lain justru mendapatkan ruang karena ada pelindung dari oknum aparat. Kondisi itu membuat ekonomi bayangan terus tumbuh dan merusak basis penerimaan negara.
"Merajalelanya premanisme yang mendapat perlindungan dari aparat, ekspor-impor ilegal sampai sekarang bermasalah karena juga ada oknum-oknum Polri, TNI Laut yang bermain," ucap Rahma.
Kebocoran Penerimaan Negara
Selain itu, situasi tersebut membuat kebocoran di sektor penerimaan negara sulit ditutup. Rahma pun meragukan reformasi institusional bisa dilakukan secara independen jika masih ditangani orang-orang dari lingkaran yang sama.
Dia menerangkan bahwa tanpa pembenahan serius di sektor keamanan dan hukum, janji membasmi ekonomi bayangan hanya akan berakhir di tataran slogan. "Mungkin salah satu dilakukan reformasi Polri, Presiden ingin mengejar itu, tapi saya lihat anggotanya masih orang-orang Polri juga sehingga ibarat jeruk makan jeruk, alias tidak independen," kata Rahma.
Orientasi Kebijakan Pemerintahan
Tidak hanya itu, Rahma juga menyoroti orientasi kebijakan pemerintahan Prabowo yang lebih mengedepankan program politik ketimbang penguatan fondasi ekonomi. Dia menyoroti, deretan program jumbo belum diiringi strategi jelas untuk mengatasi persoalan struktural seperti ekonomi bayangan dan ketimpangan kerja.
"Terbukti, Presiden Prabowo masih mendahulukan program-program politik daripada program-program ekonomi, seperti MBG, 80 ribu KMP Merah Putih, 3 juta rumah rakyat, dan Sekolah Rakyat," kata Rahma.
Optimisme Menteri Keuangan
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi RI pada 2026 tumbuh lebih tinggi, yakni berada di angka 6 persen. "Saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin di kisaran enam persen," ucap Purbaya saat ditemui di Semanggi, Jakarta Selatan, Ahad (16/11/2025).
Menurut dia, optimisme itu karena pemerintah saat ini sudah banyak menjalankan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan ekonomi. "Jadi, kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kita berada di arah yang benar," ujar Purbaya.
Untuk triwulan keempat 2025, kata dia, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,7 persen, serta memastikan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dengan menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen. "Defisitnya masih aman, kita jaga di bawah tiga persen, jadi nggak usah takut saya melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal," kata Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2025 yang tercatat 5,04 persen menunjukkan APBN dikelola secara efektif. Secara keseluruhan, momentum pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,9 juta orang.
Jumlah pengangguran turun 4.000 orang menjadi 7,46 juta dibandingkan Agustus 2024. Sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 4,91 persen di Agustus 2024 menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025.
Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,89 persen (yoy), seiring meningkatnya mobilitas penduduk, pertumbuhan transaksi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 5,49 persen dengan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing tumbuh 19,3 persen dan 9,0 persen.
Hal itu merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menopang daya beli melalui percepatan dan optimalisasi belanja. Di sisi lain, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 5,04 persen (yoy).
