Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Menunjukkan Tren Positif
Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung hingga Desember 2025 menunjukkan tren yang positif dan berada pada jalur yang sesuai dengan proyeksi pemerintah daerah. Sejumlah indikator makro memperlihatkan perbaikan, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, hingga berkurangnya angka pengangguran. Meski demikian, persoalan ketimpangan sosial masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan lebih terarah dan berkelanjutan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa secara umum kondisi perekonomian Kota Bandung berada dalam situasi yang stabil dan terkendali. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2025 tercatat sebesar 5,46 persen, sementara pada triwulan ketiga mencapai 5,23 persen.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Secara umum, ekonomi Kota Bandung on track. Pertumbuhan berjalan baik, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga menunjukkan tren penurunan,” ujar Farhan usai menghadiri Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandung Tahun 2025 yang digelar di Hotel Papandayan, Senin 15 Desember 2025.
Selain pertumbuhan ekonomi yang relatif solid, Farhan menyebutkan tingkat kemiskinan di Kota Bandung berhasil ditekan hingga 3,78 persen. Angka tingkat pengangguran terbuka pun mengalami penurunan, seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kesempatan kerja di berbagai sektor.
Namun demikian, Farhan menegaskan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan yang merata. Ketimpangan sosial masih tergolong tinggi, yang tercermin dari nilai gini ratio Kota Bandung yang berada di angka 0,4. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3.
“Ketimpangan ini menjadi fokus utama kami untuk terus berbenah. Walaupun jumlah penduduk miskin berkurang, kualitas kemiskinan masih menjadi tantangan, karena ada kelompok masyarakat yang justru semakin rentan secara ekonomi,” katanya.
Menurut Farhan, kondisi tersebut menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kota Bandung untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih presisi dan berpihak pada kelompok rentan. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga harus memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Inilah yang terus kami dorong dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan,” katanya.
Kebijakan Pembangunan Berbasis Data Akurat
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berbasis data akurat dan terintegrasi. Ia menyebutkan, Forum Satu Data Indonesia menjadi ruang strategis untuk memperkuat kualitas, konsistensi, dan integrasi data lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Anton menjelaskan, melalui penguatan program Satu Data Kota Bandung, termasuk inovasi LACI RW, pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah berupaya menghadirkan data yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan integrasi data sosial dan ekonomi hingga tingkat RW, pemerintah dapat memahami kondisi masyarakat secara lebih detail dan menyeluruh,” ucapnya.
Farhan menambahkan, penguatan tata kelola data tidak hanya mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelayanan publik. "Dengan basis data yang solid, program-program pemerintah diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial," tandasnya.
