jabar.aiotrade
, GARUT - Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih belum mencapai target yang ditetapkan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Jabar hanya sebesar 5,14 persen, sedikit lebih rendah dari target sebesar 5,20 persen.
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Ia menyoroti bahwa salah satu penyebab utama adalah keterbukaan data dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Di Jabar terdapat 59 kawasan industri dan lebih dari 10 ribu perusahaan. Namun, banyak data yang tidak tersedia atau kurang transparan. Tanpa data yang jelas, kami kesulitan untuk memahami kondisi ekonomi secara akurat," ujar Erwin dalam konferensi pers High Level Meeting TPID & TP2DD Jawa Barat di Garut, Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, ketidaktransparanan data tersebut membuat pemerintah sulit memetakan pergerakan ekonomi dengan tepat, sehingga menghambat pertumbuhan. Ia telah meminta para kepala daerah untuk mendorong pengusaha di wilayah masing-masing agar lebih terbuka dalam melaporkan data.
Pemprov Jabar tetap optimistis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV.
"Harapan kami, triwulan IV bisa mencapai pertumbuhan sebesar 5,20 persen," kata Erwin.
Dari sisi inflasi, Jawa Barat juga masih menghadapi tekanan. Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat Muslimin Anwar menjelaskan bahwa sepanjang Januari hingga November, Jabar mengalami inflasi sebanyak tujuh kali.
Beberapa komoditas pemicu inflasi di kelompok pangan bergejolak antara lain cabai merah, beras, dan minyak goreng. Sementara dari sisi harga yang diatur pemerintah, rencana penyesuaian tarif—termasuk PDAM—masih harus dihitung secara cermat agar tidak menambah tekanan inflasi.
"Beberapa daerah inflasinya tahun ini sudah di atas 2,5 persen. Ini menjadi perhatian dalam penilaian TPID pusat," ujar Muslimin.
Selain itu, struktur ekonomi Jabar juga menghadapi masalah jangka panjang. Kontribusi sektor pertanian yang menjadi penopang pangan terus menurun drastis dari sekitar 9 persen hingga kini tinggal sekitar 3,4 persen.
Margin perdagangan dan pengangkutan untuk komoditas seperti beras dan bawang merah juga masih tinggi, sehingga membuat harga di tingkat konsumen sulit turun.
Meski produksi padi mencapai 5,91 juta ton, naik 18,64 persen dibanding 2024, harga beras tetap bertahan di atas HET. Salah satu penyebabnya adalah penyaluran beras SPHP yang baru terealisasi 24,67 persen per 17 November.
"Ini akan kami percepat bersama pemerintah daerah," pungkasnya.
