Penjelasan Polisi Terkait Keputusan Bebasnya Empat Terlapor dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Empat orang yang sebelumnya dilaporkan sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya dinyatakan bebas dari jerat hukum. Keputusan ini diambil setelah melalui proses penyelidikan mendalam dan pemeriksaan bukti-bukti ilmiah oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Keempat nama tersebut adalah Abraham Samad, Michael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Husein. Mereka sebelumnya ikut dilaporkan bersama delapan orang lainnya dalam kasus serupa. Sementara delapan orang lain telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, empat nama ini justru tidak dinaikkan statusnya setelah penyidik menemukan fakta hukum dan bukti ilmiah yang berbeda dari dugaan awal.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Pertanyaan pun muncul di publik, mengapa empat orang ini lolos dari status tersangka, padahal dilaporkan dalam satu berkas perkara yang sama? Penjelasan resmi datang dari pihak kepolisian yang menyebut bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam dan bukti saintifik yang diperoleh selama proses penyidikan berlangsung.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menegaskan bahwa penetapan tersangka tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa dasar hukum yang kuat. “Dalam proses penyidikan ini tentunya kami berdasarkan pada fakta hukum yang kami peroleh di dalam proses penyidikan. Secara saintifik saat ini kami menetapkan 8 orang menjadi tersangka yang diduga melakukan satu perbuatan pidana,” ujar Iman dalam konferensi pers di Gedung Ditreskrimum Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (7/11/2025).
Iman menjelaskan bahwa seluruh proses telah melalui tahapan analisis yang komprehensif, termasuk pemeriksaan digital forensik dan jejak komunikasi yang berkaitan dengan tudingan tersebut. Ia menambahkan bahwa penyidik saat ini masih melakukan pendalaman lanjutan dan terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum agar penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum.
“Kami terus melakukan koordinasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Ya tentunya dalam hal penuntutan juga ke depannya untuk dihadapkan di sidang peradilan. Sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia,” katanya menegaskan.
Polda Metro Jaya sebelumnya memang telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Jokowi. Kedelapan tersangka tersebut yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, M Rizal Fadillah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri turut memberikan keterangan bahwa para tersangka tersebut dibagi menjadi dua klaster berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing. “Berdasarkan hasil penyidikan kami bagi dalam dua kluster antara lain lima tersangka klaster pertama yang terdiri atas RS, KTR, MRF, RE, dan DHL. Klaster kedua RS, RHS, dan TT,” ujar Asep menjelaskan kepada awak media.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pembagian klaster ini dilakukan agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan fokus pada peran individu dalam menyebarkan tudingan yang dinilai menyesatkan. Klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, klaster kedua dikenakan kombinasi pasal KUHP dan UU ITE, termasuk Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2).
Dengan keputusan ini, publik kini menanti kelanjutan proses hukum delapan tersangka lainnya, sementara empat nama yang tidak ditetapkan tersangka dinilai telah mendapatkan kejelasan status hukum. Kasus ini pun menjadi perhatian luas karena menyangkut tudingan serius terhadap kepala negara, sehingga Polri berkomitmen menanganinya secara profesional dan transparan.
Profil 4 Terlapor yang Lolos Jerat Hukum
1. Abraham Samad
Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diperiksa sebagai saksi kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (13/8/2025) malam. Pemeriksaan Samad dimulai pukul 10.00 WIB di Gedung Ditreskrimum dan baru keluar dari gedung tersebut pukul 20.00 WIB.
Pemeriksaan dilakukan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang berawal dari konten podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Kurang lebih selama 10 jam diperiksa, Abraham Samad mengaku kecewa dengan pertanyaan yang dilontarkan penyidik.
"Pertanyaan penyidik banyak di luar konteks undangan pemanggilan, penyidik lebih banyak menanyakan soal wawancara podcast saya dengan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr Tifa, dan Rizal Fadhillah," ucap Abraham usai pemeriksaan dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Okezone, Rabu (13/8/2025).
Abraham Samad lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 27 November 1966. Abraham Samad merupakan seorang advokat yang pernah menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015. Ayah Abraham Samad adalah seorang tentara yang meninggal dunia ketika dia masih berusia sekitar delapan tahun. Sejak saat itu, ibunya yang mengambil peran sepenuhnya untuk mengasuh dan membesarkan Abraham Samad.
Abraham Samad menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana hingga doktor dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Gelar doktor yang ia emban sekarang diraih pada tahun 2010. Tesisnya mengupas penanganan kasus korupsi di pengadilan negeri dengan pengadilan khusus. Setelah menempuh pendidikan, Abraham Samad memutuskan untuk menjadi seorang advokat. Karier sebagai advokat dimulai pada usia 30 tahun. Profesinya sebagai advokat semakin vokal ketika ia juga sebagai aktivis anti korupsi.
2. Michael Sinaga
Michael Sinaga dikenal sebagai podcaster melalui kanal YouTube Sentana TV. Selain sebagai podcaster, Michael Sinaga juga pernah menjadi juru bicara muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sentana TV adalah kanal YouTube yang dikelola oleh Michael Sinaga. Kanal ini dikenal membahas berbagai isu politik dan sosial di Indonesia. Salah satu kontennya yang menyoroti keabsahan ijazah Jokowi menjadi perhatian publik dan berujung pada pemanggilan Michael sebagai saksi dalam penyelidikan kasus tersebut.
Ia menjadi sorotan publik setelah dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam penyelidikan kasus tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dalam sebuah cuplikan video, Michael Sinaga tampak menunjukkan surat panggilan dari penyidik, mengindikasikan bahwa ia telah menerima dan menyadari pemanggilan tersebut.
3. Nurdian Susilo dan Aldo Husein
Dalam surat panggilan yang dilayangkan polisi pada Agustus 2025, tercantum nama Nurdian Susilo. Nurdian Susilo dijadwalkan diperiksa pada Jumat (22/8/2025) bersama Rismon Sianipar (Akademisi), Mikhael Sinaga. Pihak Roy Suryo Cs mengatakan Nurdian Susilo ini adalah jurnalis, namun tidak disebutkan nama medianya. Sementara Aldo Husein, belum diketahui pekerjaan dan perannya di kasus ini.
Kasus ini bermula dari laporan Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, serta laporan resmi dari Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Setelah gelar perkara, status kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 10 Juli 2025. Total terlapor kini berjumlah 12 orang, termasuk Abraham Samad, Roy Suryo, Rizal Fadillah, Eggi Sudjana, dan lainnya. Pasal yang dikenakan meliputi Pasal 310 dan 311 KUHP serta sejumlah pasal dalam Undang-undang ITE.
