bali.aiotrade
, JAKARTA - Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Manajerial Kanwil Kemenkum NTB mengikuti wawancara evaluasi kinerja Kantor Wilayah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Kementerian Hukum Tahun 2025, yang berlangsung di Jakarta, Selasa (16/12).
Wawancara evaluasi kinerja tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting, antara lain:
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati
Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita
Kadiv PPPH Edward James Sinaga
Kabag Tata Usaha dan Umum Muhamad Amin Imran
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Proses evaluasi dilakukan oleh Evaluator dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum.
Kakanwil I Gusti Putu Milawati memaparkan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2025, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Selain itu, juga disampaikan capaian kinerja anggaran dan pelaporan, pengendalian dan manajemen risiko, inovasi layanan publik, serta berbagai prestasi yang telah diraih.
Paparan dilakukan secara komprehensif berdasarkan perjanjian kinerja, indikator kinerja kegiatan, serta hasil pengukuran akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan.
Capaian di Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Beberapa capaian disampaikan dalam bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Antara lain:
Penyelesaian analisis dan evaluasi peraturan daerah
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH) pemerintah daerah
Pencapaian 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Nusa Tenggara Barat
Capaian di Divisi Pelayanan Hukum
Di Divisi Pelayanan Hukum, disampaikan capaian layanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, pengawasan dan pembinaan notaris, serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan hukum.
Selain itu, aspek pengendalian internal dan manajemen risiko turut menjadi fokus evaluasi. Hal ini meliputi:
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan
Penerapan manajemen risiko
Tindak lanjut atas hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat
Inovasi Layanan Publik
Inovasi layanan publik yang dikembangkan Kantor Wilayah Kemenkum NTB juga dipaparkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa evaluasi kinerja ini menjadi momentum penting bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat untuk memastikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan perencanaan, indikator kinerja, serta arah kebijakan Kementerian Hukum.
“Hasil evaluasi ini akan kami tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus menjaga akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan hukum.
Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Hukum secara keseluruhan.
