Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin
Rapat evaluasi terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh berbagai aspek yang sudah dan belum terlaksana hingga triwulan III tahun ini.
Sampai dengan tanggal 26 September 2025, realisasi pendapatan daerah Muba mencapai Rp2,72 triliun atau sekitar 63,45% dari target. Sementara itu, belanja daerah telah terserap sebesar Rp2,18 triliun atau mencapai 50,52% dari pagu anggaran sebesar Rp4,31 triliun. Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat evaluasi tersebut.
Ketua DPRD Muba sekaligus Ketua Banggar, Afitni Junaidi Gumay menjelaskan bahwa evaluasi ini sangat penting karena menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun 2026 mendatang. Ia menekankan pentingnya memastikan kinerja keuangan daerah dapat meningkatkan kualitas pembangunan di Muba.
Salah satu aspek yang disoroti dalam rapat adalah kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari empat instrumen penerimaan PAD Sumsel, hanya satu yang berhasil melampaui target. Berikut rinciannya:
- Pendapatan Retribusi Daerah: terealisasi Rp7,8 miliar atau 138,85%
- Pendapatan Pajak Daerah: terealisasi Rp149 miliar atau 66,80%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: terealisasi Rp18,3 miliar atau 61,32%
- Pos Lain-lain PAD yang sah: terealisasi Rp177 miliar atau 54,27%
Selain itu, isu lain yang menjadi perhatian Banggar adalah pengurangan luar biasa pada Transfer ke Daerah (TKD). Hal ini dinilai akan berdampak signifikan terhadap pembangunan di Muba. Oleh karena itu, Banggar meminta TAPD untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi dampak pengurangan TKD tersebut.
Di sisi lain, Anggota DPRD Muba, Alpian juga menyoroti masalah perusahaan di Muba yang mengikuti vendor namun tidak terdata. Ia setuju dengan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengatasi hal ini. Namun, ia menekankan agar fungsi satgas tidak menyimpang dari tujuannya.
Alpian juga menyarankan agar proses perizinan dan urusan terkait tidak dipersulit. Tujuannya adalah untuk memacu pertumbuhan pendapatan daerah dan memastikan keterlibatan perusahaan dalam pembangunan daerah.
Rapat evaluasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan evaluasi yang dilakukan, diharapkan APBD tahun 2026 dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Muba.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!