Perkembangan Hubungan AS dan Iran
Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memasuki fase ketegangan baru setelah negosiasi damai pada akhir pekan lalu tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal ini terjadi setelah serangan mendadak yang dilakukan Israel, didukung oleh AS, pada akhir Februari lalu.
AS meningkatkan kehadiran militer di sekitar Asia Barat, termasuk pengerahan armada laut dan sistem pertahanan udara. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membantu demonstrasi Iran yang diklaim melawan rezim. Di sisi lain, Iran menaikkan status siaga militernya dan memberikan peringatan keras terhadap potensi agresi.
Konflik terbuka meledak ketika Israel, yang didukung oleh AS, melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari yang menewaskan Pemimpin tertinggi saat itu, Ali Khamenei. Selain menewaskan Khamenei, rangkaian serangan tersebut juga menyebabkan lebih dari 3.000 korban jiwa hingga pekan kedua April.
Merespons ancaman terhadap kedaulatannya, Iran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Iran juga membatasi pergerakan kapal melalui Selat Hormuz.
Situasi ini dengan cepat berkembang menjadi krisis regional. Jalur perdagangan energi global yang melintasi Selat Hormuz pun terancam, sehingga harga minyak sempat bergejolak.
Gencatan Senjata Sementara
Saat eskalasi semakin memanas dan konflik meluas ke negara-negara Teluk serta Libanon, muncul jeda sempit berupa gencatan senjata sementara selama dua pekan yang membuka ruang bagi diplomasi Iran-AS.
Di tengah tekanan internasional, Amerika Serikat dan Iran pada Selasa sepakat menekan tombol jeda melalui gencatan senjata selama dua pekan setelah mediasi oleh Pakistan. Namun, gencatan senjata ini sejak awal sudah dipandang rapuh. Iran masih menyimpan kecurigaan terhadap Amerika Serikat yang kerap melanggar kesepakatan. Sebaliknya, Amerika Serikat diduga memanfaatkan jeda ini untuk memperkuat posisinya di Selat Hormuz.
Proposal Iran
Selama masa gencatan senjata, Iran mengajukan serangkaian tuntutan yang dituangkan dalam sebuah proposal. Dari 10 poin yang diajukan, terlihat bahwa Teheran tidak sekadar ingin menghentikan konflik, tetapi juga berupaya mengubah posisi strategisnya.
Teheran menuntut penghentian total operasi militer Amerika Serikat, disertai jaminan tidak akan ada serangan di masa depan. Selain itu, Teheran juga mengangkat isu kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat konflik.
Poin paling krusial adalah tuntutan pencabutan sanksi ekonomi. Selama bertahun-tahun, sanksi menjadi tekanan utama terhadap Iran. Dengan memasukkan poin ini, Teheran secara jelas menjadikan negosiasi sebagai alat untuk memulihkan perekonomiannya.
Di sektor strategis, Iran juga meminta pengakuan atas haknya dalam pengayaan uranium, serta pembatalan seluruh resolusi Dewan Gubernur IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional). Hal ini menegaskan keinginan Teheran untuk tetap mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai, isu inti yang selama ini menjadi sumber ketegangan dengan Washington.
Tidak berhenti di situ, Iran juga mendorong pengurangan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Bahkan, dalam salah satu poin paling sensitif, Iran berupaya mempertahankan kontrol strategis atas jalur energi vital dunia, termasuk Selat Hormuz.
Proposal Amerika Serikat
Berbanding terbalik dengan Iran, Amerika Serikat tidak langsung menawarkan kesepakatan besar, melainkan memulai dengan gencatan senjata sementara sebagai langkah awal. Namun, alih-alih membuka jalan dialog, proposal Washington yang terdiri dari 15 poin justru mencerminkan tuntutan sepihak yang membela kepentingan Israel dalam aspek keamanan, nuklir, dan geopolitik kawasan.
Pemerintahan Donald Trump menuntut Teheran menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium serta menyerahkan seluruh stok uranium yang telah diproduksi. Langkah ini diklaim sebagai upaya memastikan Iran tidak lagi mampu melanjutkan program nuklirnya.
Di sektor militer, Amerika Serikat meminta Iran menghentikan produksi rudal secara total, termasuk membongkar fasilitas produksi senjata.
Terkait Selat Hormuz, Trump menuntut Iran menjamin keterbukaan jalur pelayaran energi global tersebut. Ia bahkan sempat melempar wacana agar pengelolaan tarif atau tol Selat Hormuz dilakukan bersama Teheran.
Pada awalnya, Iran tidak langsung menolak proposal tersebut. Pemerintah Teheran sempat mempertimbangkannya sebagai kerangka umum. Namun, pada akhirnya menolak dengan alasan tuntutan yang diajukan terlalu berlebihan dan tidak realistis.
Gagalnya Perundingan di Islamabad
Upaya menjembatani perbedaan tersebut ditempuh melalui pertemuan di Islamabad, yang diharapkan menjadi titik balik menuju kesepakatan lebih konkret. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance, serta melibatkan utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Presiden AS, Jared Kushner.
Sementara itu, delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf, didampingi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan sejumlah pejabat lainnya. Perundingan yang berlangsung pada Sabtu itu menjadi yang terpanjang tahun ini. Iran mencatat durasi pembahasan mencapai sekitar 24 hingga 25 jam.
Namun, hasilnya jauh dari harapan. Vance menyatakan pihaknya telah menyampaikan tuntutan yang dapat dan tidak dapat diakomodasi, tetapi Iran tidak menerima tawaran Washington. Meski terdapat kesepahaman dalam sejumlah isu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagaei, mengungkapkan masih ada perbedaan pandangan pada dua hingga tiga isu krusial. Hal ini membuat perundingan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan.
Optimisme Perundingan Berlanjut
Meski pembicaraan di Islamabad berakhir buntu, peluang untuk mencapai gencatan senjata yang lebih langgeng belum sepenuhnya tertutup. Baqaei menilai bahwa wajar jika tidak tercapai kesepakatan dengan Amerika Serikat hanya dalam satu hari perundingan di Islamabad.
Trump juga menyebut pembicaraan berjalan dengan baik, dengan sebagian besar poin telah dibahas. Namun, isu nuklir masih belum menemui titik terang karena Iran menolak menghentikan ambisi pengembangan nuklirnya. Hak yang diakui sebagai anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Terkait Selat Hormuz, Trump menyampaikan bahwa blokade angkatan laut AS akan segera dimulai dalam waktu dekat dengan melibatkan sejumlah negara. Pakistan menegaskan akan terus memainkan peran dalam memfasilitasi dialog. Islamabad juga berharap kedua pihak melanjutkan upaya menuju perdamaian berkelanjutan dan kemakmuran kawasan, serta menekankan pentingnya komitmen terhadap gencatan senjata.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional Andrea Abdul Rahman Azzqy menilai peluang kesepakatan akan terbuka apabila Teheran memperoleh jaminan. "Jadi, titik tengahnya dicapai, ya, kalau Iran mendapatkan jaminan keamanan dan kedaulatan," katanya.
Menurut Andrea, kegagalan perundingan sejak Sabtu malam di Islamabad mencerminkan masih lebarnya jurang kepentingan antara Washington dan Teheran.
Terkait Selat Hormuz, ia menilai Washington seharusnya memberikan jaminan atas keterbukaan jalur perdagangan sesuai hukum internasional. Solusi yang lebih realistis, menurutnya, adalah mekanisme pengawasan bersama antara Amerika Serikat dan Iran di bawah kerangka internasional, bukan melalui dominasi sepihak.
Gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah akhir konflik, melainkan awal dari fase negosiasi yang penuh tantangan. Di balik jeda dua pekan tersebut, berlangsung tarik-menarik kepentingan yang akan menentukan masa depan kawasan.