Tingkat Kesukaan Publik terhadap Pemerintahan
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis laporan survei mengenai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Kamis, 23 Oktober 2025, Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby menyampaikan bahwa tingkat kesukaan publik terhadap Presiden Prabowo masih sangat tinggi dengan angka sebesar 89,9 persen.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sementara itu, nama Gibran Rakabuming Raka berada di bawah nama calon wakil presiden nomor urut 3 saat pemilihan umum lalu, Mahfud Md, yang memperoleh angka 85,4 persen. Gibran sendiri mendapatkan angka 78,2 persen dalam tingkat kesukaan publik.
Di urutan keempat, terdapat nama Anies Baswedan dengan 77,6 persen; lalu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dengan 74,6 persen; dan di urutan terakhir bertengger nama calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.
Pemerintahan Militeristik Dinilai oleh Mayoritas Publik
Lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik Center of Economic and Law Studies (Celios) menemukan bahwa mayoritas publik menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan pendekatan tata kelola militeristik.
Survei yang dilakukan Celios terhadap 1.338 responden menunjukkan sebanyak 63 persen publik menilai pemerintahan Prabowo–Gibran menggunakan pendekatan militeristik dalam menjalankan kekuasaan. Sebanyak 24 persen responden tidak sependapat, dan 13 persen lainnya menyatakan tidak tahu.
Pertanyaan survei ini berbunyi: “Apakah menurut Anda Prabowo–Gibran menerapkan pendekatan militeristik dalam tata kelola pemerintahan?” Opsi jawaban yang tersedia adalah “Iya”, “Tidak” dan “Tidak tahu”.
Bahlil Menteri Berkinerja Terburuk
Celios melakukan survei penilaian kinerja untuk para menteri di Kabinet Merah Putih. Survei tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Celios melakukan dua survei berbeda untuk menilai para menteri. Dalam survei pertama, Celios menggunakan pendekatan pakar atau expert judgement dan bertanya kepada 120 jurnalis dari 60 lembaga pers. Sementara survei kedua memiliki 1.338 responden masyarakat umum dari wilayah perkotaan dan perdesaan. Para responden disurvei oleh Celios pada 30 September-13 Oktober 2025.
Dalam kedua survei tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapatkan nilai terburuk. "Peringkat pertama yang harus di-reshuffle itu Bahlil," kata peneliti Celios, Media Wahyudi Askar, dalam konferensi pers daring pada Ahad, 19 Oktober 2025.
Ketidakpuasan Program 19 Juta Lapangan Pekerjaan Capai 71,6 Persen
Survei LSI mengungkapkan bahwa program 19 juta lapangan pekerjaan dan makan bergizi gratis (MBG) sebagai dua dari lima program prioritas dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi di satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, mengatakan berdasarkan hasil survei program 19 juta lapangan pekerjaan memperoleh angka 71,6 persen perihal ketidakpuasan. Sementara program MBG memperoleh angka 38,2 persen atau lebih tinggi dari tiga program prioritas Prabowo-Gibran lainnya.
Di urutan ketiga ada Koperasi Merah Putih dengan 23,1 persen; Sekolah Rakyat 10,7 persen, dan Cek Kesehatan Gratis 9,1 persen.
Penyebaran Hoaks Selama Setahun Terakhir
Masyarakat Antifitnah Indonesia atau Mafindo mencatat terdapat 1.593 hoaks selama setahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hasil riset Mafindo menunjukkan, kasus hoaks tersebar setiap bulannya di berbagai platform digital dengan tingkat intensitas bervariasi. Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, mengungkapkan puncak frekuensi hoaks terjadi pada Juli 2025. Total kasus hoaks pada bulan itu sebanyak 180 kasus atau sekitar 11,30 persen dari total hoaks yang diverifikasi.
“Pada Juli 2025 ada 180 hoaks dan setelah kami sisir lagi lebih mendalam, ternyata banyaknya itu karena ada kasus Israel dan Palestina,” tutur Loina dalam diskusi yang dihelat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Andi Adam F, Ervana Trikarinaputri, Eka Yudha S. berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
