
Tantangan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Jombang
Anak putus sekolah (APS) di Kabupaten Jombang masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data dari E-Book Profil Pendidikan, sebanyak 384 anak usia 13–15 tahun tercatat putus sekolah di jenjang SMP. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pemenuhan hak pendidikan dasar.
Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang, penyebab utama APS adalah faktor ekonomi keluarga. Iswahyudi Hidayat, Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Disdikbud Jombang, menjelaskan bahwa meskipun sekolah formal tidak memungut biaya, kebutuhan penunjang pendidikan tetap menjadi beban berat bagi sebagian keluarga.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Alasannya beragam, tetapi yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Sekolah memang tidak memungut biaya, namun kebutuhan penunjang pendidikan tetap memerlukan pengeluaran," ujar Iswahyudi pada Senin (28/12/2025).
Banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah karena harus membantu orang tua bekerja atau menghadapi masalah rumah tangga seperti perceraian. Hal ini umumnya terjadi di tengah masa pendidikan SMP, bukan pada masa transisi dari SD.
Strategi yang Diterapkan oleh Disdikbud Jombang
Untuk menekan angka APS, Disdikbud Jombang telah menerapkan beberapa strategi:
- Sosialisasi pentingnya pendidikan – Meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pendidikan.
- Pemberian bantuan – Seperti seragam gratis untuk siswa yang kurang mampu.
- Pengusulan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) – Memberikan dukungan finansial kepada keluarga miskin.
- Kewajiban sekolah melakukan kunjungan rumah (home visit) – Untuk mendampingi siswa yang membolos atau jarang hadir.
Iswahyudi mengakui bahwa masih ada kendala dalam upaya menekan angka APS. Misalnya, penolakan dari anak itu sendiri atau keluarga yang pindah domisili tanpa pemberitahuan, sehingga menyulitkan pendataan dan pendampingan.
"Prinsipnya, jangan sampai ada anak di Jombang yang kehilangan hak memperoleh pendidikan. Selama masih ada kemauan dari anaknya, kami siap membantu," tambah Iswahyudi.
Perlu Pendekatan yang Lebih Holistik
Terkait kasus APS di Jombang, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif. Tidak hanya dari sektor pendidikan, tetapi juga perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, mata rantai penyebab putus sekolah dapat diputus.
Dalam hal ini, kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komprehensif, diharapkan setiap anak di Jombang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan yang layak.