Kritik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Malang memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fraksi ini menyoroti pentingnya keselamatan penerima manfaat MBG, khususnya anak-anak.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, menyampaikan desakan untuk menghentikan sementara operasional dapur MBG yang belum memiliki Surat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta Surat Persetujuan Penyehatan Garis (SPPG). Menurutnya, keselamatan penerima manfaat MBG harus menjadi prioritas utama.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir, menjelaskan bahwa dapur MBG yang belum memiliki izin standar operasional prosedur merupakan pelanggaran. Ia menambahkan bahwa berdasarkan fakta di lapangan, masih banyak dapur MBG di Kabupaten Malang yang beroperasi tanpa dibekali SLHS dan SPPG. Hal ini bertentangan dengan beberapa peraturan hukum, seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes 1096/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga, dan PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
Menurut Adeng, jika aturan-aturan tersebut diabaikan, maka program yang mulia bisa berubah menjadi bencana sunyi. "Anak-anak menjadi korban, sementara kita sibuk menjaga martabat politik," ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan tidak menghalangi pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Justru, mereka sepakat dengan Presiden Prabowo untuk membenahi MBG dan tidak membiarkannya berjalan tanpa pengawasan yang ketat.
Presiden Prabowo Subianto telah memberi pesan jelas, yaitu "program makan bergizi harus berjalan, tapi keamanan pangan tidak boleh ditawar. Kalau belum memenuhi syarat, hentikan sementara, perbaiki, baru lanjutkan." Pesan ini menjadi dasar dari sikap Fraksi PDI Perjuangan.
Berikut adalah pernyataan sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang:
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Malang menghentikan sementara dapur MBG yang belum memiliki SLHS dan SPPG.
- Mendorong Pimpinan DPRD membentuk pansus dengan agenda utama menjadikan keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama, bukan sensitivitas politik pribadi.
- Mengajak semua fraksi untuk berdiri di atas kepentingan rakyat dan amanat Presiden, bukan di bawah bayang-bayang kepentingan sempit.
- Memastikan kritik tetap dijamin sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
