Pemprov Kepri Perluas Kawasan FTZ di Bintan dan Karimun
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus berupaya memperluas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Bintan dan Karimun. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pilihan investasi selain di Batam yang sudah lebih dulu memiliki status FTZ.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa perluasan FTZ bertujuan untuk memberikan kepastian bagi investor sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di dua daerah tersebut. "Kita mengusulkan agar Bintan dan Karimun bisa menjadi FTZ menyeluruh, sementara Natuna, Anambas, dan Lingga didorong dengan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," ujarnya saat menghadiri kegiatan FIN OJK di One Batam Mall, Batam Center, Jumat (3/10/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ansar menjelaskan bahwa usulan FTZ menyeluruh di Bintan dan Karimun telah disampaikan sejak empat tahun lalu kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, baru-baru ini mulai mendapatkan respons positif dari pemerintah pusat. "Kemarin sudah di-follow up, dan Pak Menko menyampaikan akan dilakukan kajian melalui lembaga independen. Kajian ini akan menilai efektivitas percepatan ekonomi dan investasi, termasuk potensi kehilangan pendapatan daerah, peluang lapangan kerja, inflasi, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat," ujarnya.
Perbedaan Karakteristik FTZ di Bintan dan Karimun
Ansar menegaskan bahwa karakteristik FTZ di Bintan dan Karimun nantinya akan berbeda dengan Batam. Hal ini karena sebagian besar lahan di dua daerah tersebut merupakan milik masyarakat atau swasta, bukan dikuasai oleh BP Batam. "Mungkin konsep FTZ-nya nanti berbeda dengan Batam, karena di Bintan dan Karimun tanahnya merupakan kepemilikan pribadi. Jadi, investor bisa langsung melakukan pembebasan lahan, dan pemerintah daerah akan memfasilitasi," ujarnya.
Perluasan FTZ menjadi bagian dari strategi besar menjadikan Kepri sebagai lokomotif ekonomi nasional. Ansar optimistis bahwa dengan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan KEK di berbagai daerah, Kepri akan semakin menarik bagi investor dalam dan luar negeri.
Pertumbuhan Ekonomi Kepri yang Menggembirakan
Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II 2025 tercatat mencapai 7,14 persen, tertinggi di Sumatra dan ketiga di tingkat nasional. Sementara PDRB per kapita Kepri telah mendekati 11.000 dolar AS per tahun. "Kita semua harus menjaga momentum pertumbuhan ini dan memastikan aktivitas ekonomi benar-benar menjadi mesin penggerak kesejahteraan masyarakat Kepri," kata Ansar.
Lebih lanjut, Ansar menambahkan bahwa dengan perluasan FTZ, investor kini memiliki lebih banyak pilihan lokasi berinvestasi, tidak hanya di Batam. Selain itu, Pemprov Kepri juga tengah mempercepat usulan sejumlah daerah lain untuk menjadi KEK. "Terbaru, di Kabupaten Lingga sudah ada wilayah yang sedang disiapkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus," ujarnya.
