Pada hari Minggu, 15 Desember 2025, Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku sejarah yang diterbitkan pemerintah. Judul buku tersebut adalah "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global". Buku ini merupakan hasil dari proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang telah dipersiapkan sejak awal tahun dan digagas langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Politikus Partai Gerindra itu menyatakan bahwa buku versi pemerintah ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi masyarakat dalam memahami perjalanan sejarah bangsa. Selain itu, pemerintah berharap buku ini dapat digunakan oleh para pendidik sebagai acuan dalam penyusunan materi pembelajaran sejarah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Fadli Zon menegaskan bahwa buku ini bisa menjadi salah satu referensi, meskipun keputusan penggunaannya dalam kurikulum pendidikan berada di tangan Kementerian Pendidikan. “Ini bisa menjadi salah satu acuan, tapi tentu kebijakan itu nanti ada pada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) atau Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Dikti),” ujarnya di Jakarta, Ahad, 14 Desember 2025.
Buku Sejarah Indonesia tersebut diklaim ditulis oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia. Karya ini terdiri atas 10 jilid dengan total 7.958 halaman yang mengulas perjalanan sejarah Indonesia hingga tahun 2024.
Jilid pertama hingga ketiga menjelaskan awal peradaban Nusantara dan interaksinya dengan berbagai peradaban dunia, seperti India, Tiongkok, Persia, hingga Timur Tengah. Jilid keempat membahas perjumpaan dan interaksi awal dengan bangsa Barat. Lalu, jilid kelima menggambarkan dinamika masyarakat Indonesia setelah terbentuknya negara kolonial.
Selanjutnya, jilid keenam mengulas pergerakan kebangsaan, disusul jilid ketujuh yang menyoroti perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jilid kedelapan membahas konsolidasi negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Jilid kesembilan secara khusus mengkaji pembangunan dan stabilitas pada era Orde Baru. Dan, jilid terakhir memaparkan perjalanan reformasi dan konsolidasi demokrasi sejak 1998 hingga 2024.
Menteri Fadli Zon menjelaskan bahwa buku tersebut ditulis dengan perspektif atau tone yang menekankan sisi positif setiap periode pemerintahan. Penulisan lebih difokuskan pada pencapaian dan peristiwa penting, dan tidak terlalu menyoroti kesalahan masa lalu. “Di masa-masa itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kami ingin menonjolkan pencapaian, prestasi, dan peristiwa pada zamannya,” kata Fadli pada 6 Juni 2025.
Namun, pendekatan tersebut menuai kritik dari sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai buku ini berpotensi mengglorifikasi pemerintahan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru, sekaligus mengaburkan fakta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada periode tersebut.
Aktivis hak asasi manusia Suciwati, istri almarhum Munir Said Thalib, mengatakan bahwa penulisan sejarah oleh negara berisiko menghadirkan narasi yang tidak utuh. Menurut dia, penekanan pada tone positif dapat menghilangkan catatan penting sehubungan kasus pelanggaran HAM berat. “Kalau mau menarasikan Soeharto dengan tone yang baik, maka kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu akan dihilangkan,” ujar Suciwati, Selasa, 16 Desember 2025.
Implikasi terhadap Pendidikan
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan hingga kini belum ada pembahasan mengenai pemanfaatan Buku Sejarah Indonesia sebagai acuan resmi kurikulum pembelajaran sejarah di sekolah. “Belum dibahas,” ujar Abdul Mu’ti melalui pesan singkat, Selasa, 16 Desember 2025.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai buku yang diterbitkan negara berpeluang menjadi rujukan utama dalam praktik pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, ia mengatakan, produk yang membawa label kementerian kerap dipersepsikan sebagai kebenaran resmi.
Menurut Ubaid, guru diberi kebebasan menyusun kurikulum. Namun, tekanan administratif, sistem asesmen, dan budaya birokrasi pendidikan sering kali mendorong guru menggunakan sumber yang dianggap aman, yakni buku terbitan negara.
Bagi siswa, Ubaid menjelaskan, buku sejarah tidak sekadar menjadi sumber pengetahuan, melainkan alat pembentuk ingatan kolektif. Penekanan maupun penghilangan fakta tertentu akan memengaruhi cara siswa memahami perjalanan bangsa. “Siapa yang dianggap pahlawan, siapa yang disenyapkan, konflik apa yang dilembutkan, dan kesalahan apa yang dimaafkan,” ujarnya.
Karena itu, Ubaid menekankan pentingnya memastikan buku sejarah yang diproduksi pemerintah disusun secara jujur, berbasis fakta keilmuan, terbuka terhadap kritik, serta diuji secara luas oleh komunitas akademik. "Tanpa proses tersebut, negara berisiko memusatkan tafsir sejarah," ujar dia.
Pengamat pendidikan Bukik Setiawan menilai siswa rentan memandang informasi yang disampaikan di ruang kelas sebagai kebenaran tunggal. Menurut Bukik, pilihan diksi dan perspektif dalam buku sejarah sangat menentukan cara pandang siswa.
Dalam konteks Buku Sejarah Indonesia yang menuai polemik itu, Bukik berpandangan sebaiknya buku tersebut tidak dijadikan sebagai rujukan utama dalam menyusun materi pembelajaran. Alasannya, menurut dia, sejarah yang ditulis dengan perspektif positif semacam itu dikhawatirkan menimbulkan bias fakta sejarah pada siswa.
Bukik mengusulkan kalau pun nantinya Kementerian Pendidikan setuju untuk menjadikan buku ini sebagai rujukan materi sejarah di sekolah, guru harus tetap menyediakan buku-buku lain sebagai referensi. “Agar murid bisa belajar membandingkan sudut pandang,” kata dia pada Selasa, 16 Desember 2025.
Oyuk Ivani Siagian
dan
Hendrik Yaputra
berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Susanto Zuhdi: Tidak Semua Peristiwa Sejarah Bisa Kami Tulis
