Gaji ASN Naik Oktober 2025: Rincian dan Jadwal Pembayaran Sesuai Perpres 79/2025

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Featured Image

Pemerintah Umumkan Kenaikan Gaji ASN Tahun 2025

Pemerintah telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang mencakup rencana kenaikan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, anggota TNI/Polri, hingga pejabat negara. Langkah ini merupakan bagian dari strategi prioritas nasional untuk membentuk aparatur negara yang lebih sejahtera, kompeten, dan berkinerja tinggi.

Mulai Berlaku Oktober 2025, Cair November 2025

Kenaikan gaji ini direncanakan efektif mulai Oktober 2025, namun pembayaran gaji baru akan dilakukan pada November 2025. Artinya, ASN akan menerima rapel atau pembayaran selisih gaji selama dua bulan pada bulan November. Hal ini bertujuan untuk memastikan kestabilan finansial bagi para pegawai sebelum adanya penyesuaian gaji secara resmi.

Rincian Kenaikan Gaji ASN Berdasarkan Golongan

Besaran kenaikan gaji bervariasi, sesuai dengan golongan dan masa kerja (MK) masing-masing pegawai:

  • Golongan I dan II: naik sebesar 8%
  • Golongan III: naik sebesar 10%
  • Golongan IV: naik hingga 12%

Kenaikan ini berlaku untuk ASN pusat dan daerah, termasuk tenaga fungsional seperti guru, dosen, dokter, dan tenaga penyuluh. Dengan penyesuaian ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur negara secara keseluruhan.

Belum Ada Tabel Gaji Resmi, ASN Bisa Hitung Sendiri

Hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan tabel gaji resmi pasca-kenaikan. Namun, ASN dapat melakukan estimasi sendiri dengan menambahkan persentase kenaikan sesuai golongan pada gaji pokok yang berlaku saat ini. Gaji PNS saat ini masih mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024 (perubahan ke-19 atas PP Nomor 7 Tahun 1977). Sementara itu, gaji PPPK mengacu pada Perpres Nomor 11 Tahun 2024.

Bukan Sekadar Gaji: Pemerintah Terapkan Total Reward Berbasis Kinerja

Selain menaikkan gaji pokok, pemerintah juga memperkenalkan konsep “total reward berbasis kinerja”. Sistem ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

  • Insentif berbasis capaian kerja
  • Sistem penghargaan dan pengakuan
  • Evaluasi kinerja yang lebih objektif dan transparan

Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem penggajian yang adil dan mendorong produktivitas ASN secara berkelanjutan. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja dan loyalitas para pegawai.

Kenapa Kenaikan Gaji ASN Penting?

Pemerintah menilai bahwa peningkatan penghasilan ASN perlu dilakukan karena beberapa alasan utama, antara lain:

  • Meningkatkan daya saing sektor publik
  • Menjaga kualitas pelayanan masyarakat
  • Mendorong profesionalisme dan loyalitas aparatur negara

Dengan kenaikan gaji yang wajar, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Catatan Penting: Masih Menunggu Penetapan APBN Final

Meski sudah tertuang dalam Perpres 79/2025, pelaksanaan kenaikan gaji ini masih bergantung pada kesiapan anggaran dan pengesahan APBN 2025. Pemerintah diminta tetap cermat dalam menghitung kemampuan fiskal agar kebijakan ini tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.

Selain itu, wacana kenaikan gaji ASN tahun 2025 merupakan langkah signifikan dari pemerintahan untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Namun, pelaksanaannya masih menunggu ketetapan anggaran dan kebijakan teknis dari kementerian terkait.