Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WIKA Berhasil Luncurkan Langkah Strategis
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di WIKA Tower II, Jakarta, pada Senin (15/12/2025). Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyepakati sejumlah keputusan penting yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan dana negara yang masuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut adalah tiga poin utama dari hasil RUPSLB WIKA.
1. Penyesuaian Anggaran Dasar Sesuai Perubahan UU BUMN
Salah satu agenda utama dalam RUPSLB kali ini adalah penyesuaian dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini dilakukan agar aturan internal WIKA selaras dengan regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, yang merupakan revisi keempat dari UU BUMN sebelumnya.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Salah satu poin penting dalam perubahan anggaran dasar ini adalah penyesuaian hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN. Saham ini memberikan hak khusus bagi negara dalam pengambilan keputusan strategis di BUMN.
Corporate Secretary WIKA, Ngatemin menjelaskan bahwa langkah ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan agar lebih transparan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah terkini.
2. Dewan Komisaris Diberi Wewenang Setujui RKAP 2026
Agenda kedua RUPSLB adalah pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris WIKA untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026, termasuk jika ada perubahannya. Meski begitu, keputusan tersebut tetap harus mendapat persetujuan tertulis dari pemegang saham Seri B terbanyak, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
WIKA memastikan proses penyusunan dan persetujuan RKAP tetap mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Dengan mekanisme ini, pengambilan keputusan diharapkan bisa lebih cepat, tapi tetap terkontrol dan akuntabel.
3. Dana PMN Dialihkan ke Proyek Strategis Nasional
Agenda ketiga RUPSLB adalah perubahan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana PMN tersebut merupakan bagian dari penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) II.
Sederhananya, dana PMN yang sebelumnya dialokasikan ke proyek tertentu ternyata belum bisa diserap sepenuhnya, karena kebutuhan modal kerja proyek tersebut sudah tercukupi. Agar tidak mengendap, dana itu dialihkan ke proyek strategis nasional lain yang masih membutuhkan tambahan modal kerja.
“Persetujuan para pemegang saham mencerminkan keselarasan pandangan dan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang tengah dicanangkan Perseroan untuk memperkuat tata kelola serta memastikan dana PMN yang diterima oleh Perusahaan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ngatemin.
