Peran Wakil Presiden dalam Pemerintahan Prabowo
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyatakan bahwa kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru menjadi tantangan politik bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tingkat kepercayaan publik terhadap Gibran memiliki dampak langsung pada citra dan legitimasi pemerintahan yang kini dipimpin oleh Prabowo.
Dedi menyoroti bahwa di mata sebagian masyarakat, Gibran tampak seperti wakil presiden yang kehadirannya belum sepenuhnya diakui. Ia mengatakan bahwa sistem pengelolaan pemerintahan berdasarkan demokrasi membutuhkan dukungan dari publik agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan mendapat dukungan. Jika publik mendukung kebijakan pemerintah, maka implementasi program akan lebih dominan dibandingkan ketika penolakannya besar.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Hasil Survei IPO: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prabowo dan Gibran
Pemerintahan Prabowo dan Gibran telah genap setahun sejak dilantik sebagai RI1 dan RI2 pada 20 Oktober 2024 lalu. IPO merilis hasil survei Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2025. Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 67 persen (51 persen Sangat Puas, 16 persen Puas). Sementara itu, kinerja Wakil Presiden Gibran hanya meraup tren kepuasan publik di angka 29 persen (2 persen Sangat Puas, 27 persen Puas).
Menurut Dedi, selisih yang cukup besar antara tren kepuasan publik terhadap Prabowo dan Gibran disebabkan oleh perbedaan program yang diberikan. Prabowo mendapat persentase tinggi karena memiliki program yang dinilai berdampak terhadap masyarakat. Di sisi lain, Gibran terkesan tidak memiliki kontribusi yang berarti karena masyarakat belum mendapat akses mengenai program apa saja yang dilakukannya.
Kepuasan Publik terhadap Gibran
Dedi menjelaskan bahwa angka kepuasan publik sebesar 29 persen untuk Gibran paling-paling hanya berasal dari loyalis Gibran. Ia menilai bahwa masyarakat memberikan penilaian terhadap Prabowo dengan antusias karena melihat adanya beberapa hal yang berdampak. Misalnya, ada program-program populis dan kerja yang dari sisi gagasannya saja sudah disukai oleh masyarakat.
Sebaliknya, Gibran dinilai kesulitan memberikan nilai karena minimnya aksesnya terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Masyarakat mudah menyatakan bahwa pemerintah telah bekerja jika mereka tahu ada program (meski hanya satu) yang berdampak terhadap kehidupan mereka. Namun, jika aktivitas atau manuver politik Gibran tidak berdampak kepada publik, maka angka 29 persen itu sudah cukup bagus meski hanya berasal dari loyalis Gibran.
Daya Tarik Pemerintahan di Mata Masyarakat
Dedi menyebut daya tarik pemerintahan saat ini di mata masyarakat hanyalah Prabowo. Apalagi, Gibran dinilai kerap menuai sentimen negatif belakangan ini, sehingga memengaruhi kepercayaan publik kepadanya. Contohnya adalah polemik ijazah dan sejumlah video viral yang menunjukkan kemampuan Gibran dalam menjawab pertanyaan dari masyarakat.
Maksudnya, tidak berlebihan kalau mengatakan magnet pemerintah sekarang harus diakui memang Presiden Prabowo, bukan Gibran. Terlebih jika kita cek dari sisi sentimen akhir-akhir ini, isu yang berkaitan dengan Gibran hampir semuanya buruk, dimaklumi itu mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik. Artinya, ketika reputasi seseorang itu buruk, mau tidak mau publik juga akan menilainya dalam situasi yang buruk.
Pertanyaan Utama: Apakah Prabowo Terbebani?
Justru sekarang pertanyaannya adalah apakah Presiden Prabowo terbebani atau tidak dengan aktivitas-aktivitas Gibran, serta reputasi Gibran yang dalam tanda kutip buruk itu tadi. Hal ini menjadi isu penting dalam konteks politik dan pemerintahan saat ini.
