PALANGKA RAYA, aiotrade.CO
– DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah menyatakan kekecewaan dan penyesalan terhadap wacana pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Ketua DPD GMNI Kalimantan Tengah, Maulana, S.T., menilai langkah tersebut sebagai bentuk distorsi sejarah dan penghinaan terhadap para korban penindasan pada masa rezim orde baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Kita tidak boleh melupakan bahwa masa kekuasaan Soeharto bukanlah era kepahlawanan, melainkan periode kelam dalam perjalanan bangsa. Demokrasi dibungkam, rakyat dibatasi hak politiknya, kebebasan berekspresi dihancurkan, dan mahasiswa serta aktivis menjadi korban kekerasan negara,” ujar Maulana, Senin (10/11/2025).
Menurut Maulana, wacana pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan bagian dari upaya sistematis untuk “memutihkan” sejarah dan menormalkan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa itu.
Ia mengingatkan bahwa pada era orde baru, banyak aktivis politik, buruh, petani, dan mahasiswa ditangkap, diasingkan, bahkan dibunuh tanpa proses hukum yang jelas.
“Penghargaan tertinggi kepada seseorang yang dianggap pahlawan tidak bisa diberikan kepada sosok yang sejarahnya penuh dengan represi dan ketidakadilan. Ini bukan persoalan dendam sejarah, melainkan tanggung jawab moral agar bangsa ini tidak kehilangan ingatan kolektif,” lanjutnya.
GMNI Kalimantan Tengah menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional merupakan simbol penghormatan tertinggi yang seharusnya diberikan kepada sosok yang berjuang demi kepentingan rakyat, kemerdekaan, serta nilai-nilai kemanusiaan.
Maulana mengakui bahwa Soeharto memang membawa pembangunan ekonomi pada awal masa pemerintahannya. Namun menurutnya, hal itu dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan politik, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya sendiri.
“Kita harus belajar dari sejarah bahwa pembangunan tanpa demokrasi melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan. Kita tidak bisa menyebut pahlawan bagi seseorang yang membungkam rakyat demi stabilitas semu,” tambahnya.
Sebagai organisasi mahasiswa berhaluan Marhaenisme, GMNI berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap upaya penyelewengan sejarah atau pemutihan terhadap rezim otoriter dianggap sebagai ancaman terhadap cita-cita bangsa.
“Rekonsiliasi bukan berarti melupakan. Keadilan tidak akan tegak jika kebenaran disembunyikan. Dan sejarah tidak bisa diputar hanya untuk membenarkan kepentingan politik masa kini,” tandasnya.
Tanggung Jawab Moral dan Ingatan Kolektif
Dalam pandangan GMNI, penghargaan terhadap seorang tokoh harus didasarkan pada kontribusi nyata yang bermanfaat bagi rakyat dan bangsa. Mereka menilai bahwa pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kebenaran.
- Periode pemerintahan Soeharto dikenal dengan adanya pelanggaran HAM yang besar-besaran.
- Banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan, baik secara hukum maupun sosial.
- Pemutihan sejarah dapat mengabaikan peran penting dari para aktivis dan tokoh-tokoh yang berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan.
Pembangunan Tanpa Demokrasi
Meskipun Soeharto berhasil membangun infrastruktur dan ekonomi pada masa awal pemerintahannya, GMNI menilai bahwa pembangunan tersebut tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan.
- Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela selama masa pemerintahannya.
- Rakyat tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik.
- Kesenjangan sosial meningkat akibat kebijakan yang tidak inklusif.
Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme
GMNI menekankan bahwa organisasi mereka berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme kemanusiaan. Mereka percaya bahwa keadilan dan kebenaran harus menjadi prioritas utama dalam sejarah bangsa.
- Rekonsiliasi tidak berarti mengabaikan fakta sejarah.
- Keberlanjutan bangsa bergantung pada kesadaran akan sejarah yang benar.
- Setiap generasi harus belajar dari masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
Penutup
Dengan tegas, GMNI Kalimantan Tengah menyerukan agar masyarakat tetap waspada terhadap upaya-upaya yang bertujuan memperbaiki citra tokoh-tokoh yang memiliki riwayat buruk. Mereka menegaskan bahwa sejarah harus dijaga dengan integritas dan kejujuran.
