Peristiwa Bantuan dari PBB dan LSM di Aceh
Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti tentang surat permintaan bantuan yang dikirim oleh Pemerintah Provinsi Aceh ke dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (Unicef). Menurutnya, surat tersebut sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang ada di Aceh.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," ujar Mualem, sapaan akrab Muzakir, saat berada di Banda Aceh pada Selasa, 16 Desember 2025. Hal ini disampaikan setelah ia menerima bantuan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang pernyataan Muzakir. Ia menyebut bahwa terjadi kesalahpahaman mengenai pengiriman surat tersebut. Menurut Muhammad, Gubernur Aceh tidak mengirim surat langsung ke PBB, melainkan ke UNDP dan Unicef yang sudah beroperasi di Indonesia.
UNDP adalah lembaga yang fokus pada pembangunan negara, termasuk pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Sementara itu, Unicef memiliki fokus pada kesejahteraan anak. Muhammad menjelaskan bahwa kedua organisasi tersebut memiliki program-program di Aceh, sehingga dianggap bisa membantu memulihkan dampak bencana di wilayah tersebut.
Menurutnya, kedua lembaga tersebut merupakan mitra pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Gubernur Aceh tidak melangkahi Presiden Prabowo Subianto dengan mengirim surat ke PBB langsung.
"Ada salah paham, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB. Tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada," kata Muhammad.
Alasan Pengiriman Surat ke UNDP dan Unicef
Muhammad menjelaskan alasan Pemprov Aceh mengirim surat ke UNDP dan Unicef adalah karena kedua lembaga tersebut dianggap memiliki perhatian khusus terhadap penanganan bencana. Terutama dengan pengalaman mereka dalam membantu penanganan tsunami 2004 silam, pemerintah daerah itu berharap bisa mendapat dukungan untuk sekarang.
"Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pascabencana untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ujarnya.
Situasi Bencana di Aceh
Penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memasuki pekan ketiga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dalam bencana itu mencapai 1.050 jiwa pada Selasa malam, 16 Desember 2025.
Kemungkinan jumlah korban meninggal akan bertambah lantaran 200 orang masih dinyatakan hilang. Korban jiwa paling banyak berada di Provinsi Aceh, dengan sebanyak 449 orang meninggal akibat air bah yang menerjang wilayah paling ujung utara nusantara tersebut. Lebih dari 4 ribu orang di Aceh mengalami luka-luka akibat bencana ekologis ini.
BNPB juga mencatat sebanyak 360 korban meninggal di Sumatera Utara dan lebih dari 2,3 ribu orang terluka. Sedangkan di Sumatera Barat, tercatat korban meninggal sebanyak 244 orang dan 382 orang luka-luka.
