Gubernur Aceh Mengklaim Tidak Mengetahui Surat Permintaan Bantuan ke UNDP dan UNICEF
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Ia menyatakan bahwa kesalahan ini terjadi karena adanya miskomunikasi antara pihak pemerintah Aceh dengan lembaga-lembaga tersebut.
"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem saat diwawancarai awak media di Banda Aceh, Selasa 16 Desember 2025. Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman dalam pengiriman surat tersebut. Surat pemerintah Aceh bukan ditujukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF, yang memiliki kantor di Indonesia.
"Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh," ujar Muhammad MTA.
Ia menjelaskan bahwa bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi. Pemerintah pusat melakukan supervisi dan menjadi prioritas dalam penanganan bencana. "Karena ini status bencana provinsi, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting, salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pascabencana," katanya.
Jika melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, kata Muhammad MTA, lembaga UNDP, IOM, dan UNICEF adalah mitra strategis Pemerintah Indonesia. Bahkan, mereka masih memiliki banyak program kemitraan di seluruh Indonesia. Karena itu, Pemerintah Aceh yang menjadi pilar utama penanganan bencana, penting melakukan dan mengundang mereka tetap eksis di Aceh, apalagi pengalaman bencana yang mereka tangani dulu.
"Kami berharap, mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu," ucapnya.
Donasi Kemanusiaan dari SD BPI Bandung
Di Bandung, para murid SD BPI bersama orang tua mereka berhasil menggalang donasi kemanusiaan sebesar Rp17.633.500 untuk membantu korban bencana Sumatra. Bantuan itu diserahkan secara langsung melalui Yayasan Pikiran Rakyat, di Aula Kantor Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa 16 Desember 2025.
Kepala SD BPI, Rini Trisnawulan, S.S., mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari imbauan pemerintah melalui Dinas Pendidikan, sekaligus menjadi momentum emas untuk mengasah empati para siswa.
"Niat kami insyaallah menyampaikan donasi dari siswa-siswi SD BPI dan orang tua untuk kepedulian bencana di Sumatra. Tujuan utamanya, selain kepedulian, kami sedang membangun karakter anak-anak supaya mereka peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya," ujar Rini.
Mekanisme penggalangan dana dilakukan secara transparan dan terkoordinasi. Pihak sekolah menjalin komunikasi intensif dengan orangtua siswa melalui berbagai saluran. "Biasanya, kami umumkan lewat grup WhatsApp di tiap kelas. Saya sendiri membuat surat edaran resmi, kemudian menyampaikan juga imbauan dari Dinas Pendidikan dan pemerintah kepada orangtua. Kami memohon kesediaan orangtua untuk menyisihkan sebagian rezekinya," tuturnya.
Meski demikian, Rini menegaskan, donasi ini bersifat sukarela tanpa patokan nominal. Ia mengapresiasi tinggi kepercayaan orangtua murid yang selalu mendukung program sosial sekolah.
Uniknya, teknis pengumpulan donasi dirancang agar murid terlibat langsung secara fisik. Anak-anak diminta membawa uang tunai (cash) dan memasukkannya sendiri ke dalam wadah yang disediakan.
"Anak-anak yang menyerahkan langsung ke wadah, biasanya membawa uang tunai. Ini bertujuan agar anak merasakan langsung pengalaman berbagi. Namun, ada juga sebagian yang mentransfer, biasanya bagi yang lupa membawa atau sudah terlambat pengumpulannya," kata Rini.
Dalam penyerahan donasi tersebut, hadir pula dua perwakilan murid kelas VI, yakni Diandra dan Rakean. Mereka mewakili teman-temannya dari 22 kelas SD BPI Bandung.
"Semoga donasi dari kita bisa menjadi berkah dan membantu teman-teman di sana," ujar Diandra.
Senada dengan itu, Rakean berharap, bantuan ini dapat meringankan beban para korban agar kebutuhan dasar mereka tercukupi.
Pengawas SD BPI, Dra. Hayati, M.Pd., yang turut mendampingi, berharap, kegiatan ini menjadi memori baik bagi masa depan siswa. "Harapan kami, ini menjadi pengalaman bagi masa depan mereka. Mereka bisa bercerita bahwa mereka pernah terlibat langsung memberikan sumbangan untuk saudaranya yang terkena musibah," ujar Hayati.
Penanganan Pascabencana
Perwakilan Yayasan Pikiran Rakyat Puspatriani Agustina menyambut hangat inisiatif SD BPI dan mengapresiasi kepercayaan yang diberikan untuk menyalurkan amanah tersebut. Perempuan yang akrab disapa Nenet ini menjelaskan, donasi yang terkumpul rencananya akan difokuskan untuk penanganan pascabencana.
"Kita akan menyisihkan untuk pascabencana, di mana kita ingin membantu membangun kembali infrastruktur dan sarana-prasarana yang hancur di sana," kata Nenet.
