Penjelasan Gubernur Sumut Mengenai Anggaran Bencana Tahun 2025
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, memberikan penjelasan mengenai isu yang beredar tentang pemangkasan anggaran bencana pada tahun 2025. Ia menanggapi pernyataan tersebut dengan tegas dan menjelaskan kondisi anggaran yang sebenarnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, ada pihak yang menyebutkan bahwa anggaran bencana provinsi Sumut untuk tahun 2025 mengalami pemotongan signifikan, dari Rp843 miliar menjadi hanya Rp98 miliar. Namun, Bobby menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa anggaran bencana yang disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) adalah sebesar Rp123 miliar.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
"Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)?", tanya Bobby saat diwawancarai oleh para jurnalis, Rabu (10/12). Ia menekankan bahwa anggaran tersebut telah melalui proses pengesahan bersama DRPD dan tidak sembarangan dipotong.
Menurutnya, anggaran bencana yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 adalah sebesar Rp123 miliar. Ia meminta agar semua pihak dapat melihat langsung dokumen R-APBD 2025 untuk memverifikasi jumlah anggaran tersebut.
"Bisa dilihat dari R-APBD 2025, kalau dibilang di awal angkanya Rp800 miliar (lebih), bukannya dari R-APBD yang disahkan bersama-sama dengan DRPD itu angkanya Rp123 miliar," ujar Bobby.
Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat
Selain itu, Bobby juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang diterapkan pada tahun 2025 turut memengaruhi anggaran daerah. Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 yang menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran.
"Nah pertanyaannya efisiensi uangnya ditaruh dimana, kan gak mungkin gak kita cantumkan," kata Bobby. Ia menegaskan bahwa anggaran yang diefisiensi tidak langsung hilang, tetapi dialokasikan ke pos-pos lain yang lebih prioritas.
Penggunaan Anggaran Tak Terduga (BTT)
Salah satu pos anggaran yang digunakan adalah Belanja Tak Terduga (BTT). Bobby menjelaskan bahwa uang yang diefisiensi ditempatkan di BTT, termasuk untuk pembayaran bonus Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) tahun 2024 lalu.
"Diletaklah uangnya di BTT, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, BTT yang dianggarkan dari awal itu sudah digunakan untuk PON, pembayaran atlet yang saat itu tidak semua dialokasikan, baik bonus atlet PON maupun Peparnas," ujarnya.
Selain itu, BTT juga digunakan untuk perbaikan infrastruktur di Nias Barat, khususnya jembatan yang sempat terputus. Bobby menjelaskan bahwa dana tersebut tidak dialokasikan sebelumnya dalam APBD.
"Lalu untuk Nias Barat, yang jembatannya terputus itu menggunakan BTT juga, karena tidak dianggarkan sebelumnya, jadi Rp800 miliar itu kalau mau dilihat dari R-APBD silahkan buka, berapa angkanya itu saya rasa," tambahnya.
Kesimpulan
Dengan penjelasan yang rinci, Bobby menegaskan bahwa anggaran bencana tahun 2025 tidak mengalami pemangkasan seperti yang diberitakan. Ia meminta semua pihak untuk melihat dokumen resmi dan memahami kebijakan efisiensi yang diterapkan. Dengan demikian, masyarakat dan media dapat mendapatkan informasi yang akurat dan transparan.
