Peran Penting PTPN I dalam Pemulihan Lingkungan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mendukung langkah PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 2 untuk membongkar berbagai bangunan liar yang didirikan di perkebunan. Langkah ini juga mendapat dukungan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, yang menilai PTPN I sebagai unsur penting dalam pemulihan lingkungan Bumi Pasundan.
Pernyataan tersebut muncul dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Tata Ruang dan Pertanahan di Provinsi Jawa Barat yang digelar di Bandung pada Kamis, 18 Desember 2025. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai tuan rumah didampingi para walikota dan bupati se-Jawa Barat.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Rakor ini membahas sejumlah langkah penyelesaian permasalahan tata ruang di Jawa Barat. Di antaranya adalah penertiban dan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai peruntukan, relokasi warga dari wilayah rawan banjir seperti kawasan Daerah Aliran Sungai Citarum, serta pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak, termasuk di wilayah Indramayu.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memulihkan fungsi lingkungan dan mengurangi risiko bencana alam.
Menjaga Fungsi Perkebunan
Dalam konteks kawasan perkebunan, PTPN I memiliki aset kebun seluas 1,2 juta hektare dengan dominasi tanaman keras. Peran PTPN I sangat penting dalam menjaga ekologi dan fungsi kehutanan Indonesia. Di Jawa Barat, aset PTPN I dikelola oleh unit kerja Regional 2 yang mencakup tanaman teh, karet, kopi, dan beberapa komoditas lain.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut PTPN I sebagai salah satu pilar penting pemulihan fungsi kehutanan di Bumi Pasundan.
Pihak stakeholder yang diundang antara lain BUMN terkait, termasuk Direktur PTPN I Teddy Yunirman Danas yang didampingi Direktur Hubungan Kelembagaan Tio Handoko dan Region Head PTPN I Regional 2 Desmanto.
PTPN I memiliki lahan kebun teh yang sangat luas di Jawa Barat. Kebun-kebun tersebut bukan hanya sebagai komoditas bisnis, tetapi juga berfungsi secara ekologis sebagai penghambat laju dan menyerap air sehingga menyimpan air di dalam tanah.
Konsistensi dalam Pengelolaan Tanaman Keras
Lokasi-lokasi kebun teh milik PTPN I juga sangat spesifik sehingga fungsi kehutanan sangat dominan. Itu sebabnya Gubernur KDM meminta PTPN I untuk konsisten dan menjaga tanam tumbuh yang ada di kebun secara lestari dan berkelanjutan.
Dedi Mulyadi bahkan berkordinasi dengan Kodam III/Siliwangi untuk ikut menjaga aset PTPN I agar tidak dialih fungsikan dari tanaman keras kepada tanaman semusim.
“Kita jaga Tanah Pasundan dari bencana alam. Salah satu ikhtiarnya, PTPN I harus menjaga tanaman keras yang ada jangan sampai beralih ke tanaman sayuran atau palawija. PTPN I harus lebih ketat,” kata dia.
Forum ini juga menegaskan komitmen bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mengembalikan fungsi kehutanan pada areal-areal yang memiliki peran strategis sebagai kawasan resapan air, pengendali banjir, dan penyangga ekosistem di Jawa Barat.
Komitmen PTPN I dalam Sinergi Lintas Sektor
Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas menyatakan siap mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara maksimal melalui sinergi lintas sektor dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“PTPN I berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara optimal dengan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan tata ruang secara berkelanjutan,” ujar Teddy.
Melalui kolaborasi tersebut, penataan tata ruang dan pemulihan fungsi kehutanan di Jawa Barat diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
