Kasus Keracunan Siswa SD di Ternate, Pemerintah Provinsi Maluku Utara Lakukan Peninjauan Langsung
Pada hari Kamis (6/11/2025), sejumlah siswa di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kota Ternate mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan oleh penyedia makanan bergizi gratis (MBG). Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas dan standar higienitas dari makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Penutupan Sementara Dapur Penyedia Makanan
Menanggapi kasus tersebut, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, langsung melakukan peninjauan terhadap dapur penyedia makanan MBG. Ia menyatakan bahwa pemerintah saat ini telah menutup sementara dapur tersebut sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Sementara ini dapurnya sudah ditutup dan sampel makanannya sedang diuji di laboratorium. Hasilnya belum keluar, jadi kita masih menunggu,” kata Sherly dalam konferensi pers pada Jumat (7/11/2025).
Peninjauan Lapangan terhadap Dapur MBG
Usai kejadian itu, Gubernur bersama Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara langsung turun ke Kota Ternate untuk meninjau sejumlah dapur penyedia makanan MBG. Dalam peninjauan tersebut, mereka mengunjungi sekitar 13 dapur yang telah disurvei oleh Dinas Kesehatan Maluku Utara.
“Kami ingin memastikan standar higienitas dan keamanan pangan benar-benar diterapkan sebelum dapur tersebut diberikan rekomendasi,” ujar Sherly.
Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah
Menurutnya, kewenangan utama dalam penerbitan izin dapur MBG berada di pihak pemerintah kabupaten/kota. Sementara pemerintah provinsi berperan dalam memberikan rekomendasi setelah proses verifikasi dan survei lapangan dilakukan.
Sherly juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperketat pengawasan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) di setiap dapur MBG. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
“Atensi kami sangat serius. SOP di dapur masing-masing harus dijalankan dengan disiplin,” tegasnya.
Evaluasi dan Penyempurnaan Standar Higienitas
Selain itu, sertifikat higienis juga akan dievaluasi, dan hanya yang memenuhi standar baru bisa mendapatkan sertifikasi. Evaluasi kebersihan dan keamanan dapur tidak cukup dilakukan sekali, melainkan perlu dilakukan setiap bulan secara berkala.
“Tadi saat kunjungan, kami menemukan beberapa catatan penting yang harus segera diperbaiki,” katanya.
Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah kebersihan tempat masak, proses penyajian, hingga fasilitas cuci dan sanitasi. Semua itu harus sesuai prosedur, karena makanan yang disiapkan tidak boleh sembarangan.
Pentingnya Upaya Pencegahan
Karenanya, ia menekankan pentingnya upaya pencegahan dini agar kejadian serupa tidak terulang. “Kita akan melakukan langkah pencegahan. Karena sekali saja SOP diabaikan, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh anak-anak kita,” tandasnya.
