Gubernur Maluku Utara Soroti Tingginya Angka Putus Sekolah
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyampaikan perhatian serius terhadap tingginya angka putus sekolah di wilayahnya. Ia menilai masalah ini sebagai isu penting yang harus segera ditangani bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Dalam kesempatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Ternate pekan lalu, Sherly Laos mengungkapkan bahwa sekitar 50 persen lulusan SD di delapan kabupaten belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Ia menegaskan bahwa ini menjadi tugas berat bagi para bupati untuk memetakan penyebab utama banyak anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pemerintah provinsi telah melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan pendidikan di daerah kepulauan tersebut. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sekitar 30 persen lulusan SMP juga tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.
Menurut Sherly Laos, faktor ekonomi menjadi penyebab dominan tingginya angka putus sekolah. Banyak keluarga dinilai tidak mampu membayar biaya pendidikan, termasuk uang komite sekolah. Selain itu, keterbatasan akses pendidikan di wilayah kepulauan turut menjadi kendala besar.
"Kondisi geografis menjadi tantangan serius. Banyak anak harus pindah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, sementara kemampuan ekonomi keluarga sangat terbatas," kata Sherly Laos.
Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2025 meluncurkan kebijakan pembebasan biaya komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di daerah tersebut. Sherly menyebut kebijakan itu mulai menunjukkan dampak positif. Dari sekitar 20 ribu anak yang sebelumnya terancam tidak melanjutkan pendidikan ke SMA, jumlahnya kini turun menjadi sekitar 10 ribu siswa pada 2026.
"Artinya ada penurunan hampir 50 persen setelah kebijakan pembebasan komite sekolah diberlakukan," ungkapnya.
Meski demikian, Sherly Laos menegaskan bahwa persoalan pendidikan di Maluku Utara tidak hanya berkaitan dengan biaya, tetapi juga akses layanan pendidikan di daerah terpencil dan kepulauan. Karena itu, pada 2026 pemerintah provinsi mulai menggagas program Sekolah Jarak Jauh (SJJ) tingkat SMA bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Program percontohan tersebut akan dijalankan di tiga kabupaten yakni Pulau Morotai, Halmahera Utara dan Halmahera Timur. Sebanyak 20 desa ditetapkan sebagai lokasi pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah tersedia di desa-desa tersebut.
Nantinya, sekolah induk SMA akan menjadi pembina dengan mengirim guru secara berkala, sekaligus mendukung pembelajaran digital melalui penyediaan komputer dan infrastruktur internet.
"Anak-anak di pulau tetap bisa mendapatkan akses pendidikan dan memperoleh ijazah SMA melalui sistem Sekolah Jarak Jauh," tegas Sherly Laos.