Gubernur Maluku Utara Berupaya Memperkuat Akses Keadilan di Daerah
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, terus berupaya memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih dekat kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pengadaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Sofifi, ibu kota provinsi.
Pengadaan PTUN ini dilakukan melalui kunjungan resmi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) pada Jumat, 17 April 2026, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, dibahas kesiapan penyediaan lahan dan gedung operasional sementara untuk PTUN di Sofifi.
Keberadaan PTUN di Sofifi menjadi langkah strategis, mengingat sebelumnya persidangan perkara tata usaha negara bagi wilayah Maluku Utara masih dilaksanakan di Ambon. Upaya ini dinilai sebagai bentuk komitmen Pemprov Maluku Utara dalam mendekatkan akses layanan peradilan serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara lebih cepat, efisien, dan berkeadilan.
"Kehadiran PTUN di Sofifi adalah langkah konkret untuk memastikan akses keadilan tidak lagi berjarak. Negara harus hadir lebih dekat ketika masyarakat membutuhkan kepastian hukum," ujar Gubernur Sherly.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran lembaga peradilan di Sofifi merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam menyikapi dinamika ketatanegaraan dan administrasi publik yang semakin kompleks.
Selain itu, dalam masa kepemimpinannya, Sherly Laos juga berhasil membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai institusi penegak hukum. Salah satu capaian penting adalah penguatan peran Kepolisian Daerah Maluku Utara yang kini telah menempatkan Sofifi sebagai pusat administrasi dan operasional, sejalan dengan visi menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang utuh.
Langkah-Langkah Strategis dalam Pembangunan Infrastruktur Kelembagaan
Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemprov Maluku Utara menunjukkan arah kebijakan dalam menghadirkan infrastruktur kelembagaan yang tidak hanya simbolik, tetapi juga fungsional dalam menjamin kepastian hukum dan pelayanan publik yang berkualitas.
-
Peningkatan Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat
Gubernur Sherly Laos aktif dalam menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas layanan publik. -
Pengembangan Fasilitas Hukum di Sofifi
Selain PTUN, Sofifi juga menjadi pusat pengembangan fasilitas hukum lainnya. Ini termasuk penguatan peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan lembaga peradilan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam penyelesaian masalah hukum. -
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Gubernur Sherly menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan guna menghadapi tantangan administrasi publik yang semakin kompleks. Ini mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan menjadi salah satu infrastruktur penting yang ditempatkan di Sofifi, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mengakses layanan hukum.
Kunjungan Gubernur Sherly ke Ditjen Badilmiltun menunjukkan komitmennya dalam memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal pengembangan infrastruktur kelembagaan.