Kunjungan Gubernur Maluku Utara ke KPK
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, melakukan kunjungan ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada hari Rabu (22/10). Kehadirannya bukan dalam rangka pemeriksaan, melainkan untuk berkonsultasi terkait pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Sherly mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memastikan kesiapan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Maluku Utara agar mendapatkan skor yang baik. "Saya mau konsultasi terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara biar skornya bagus," ujarnya saat tiba di Gedung KPK.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Malut sedang berupaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan agar sesuai dengan indikator MCP, yang merupakan instrumen KPK untuk mengukur kinerja pencegahan korupsi di pemerintah daerah. "Ya, ini lagi mau konsultasi gimana giat-giatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional," tambah Sherly.
Sherly menegaskan bahwa Pemprov Malut memiliki komitmen kuat untuk menutup celah korupsi di berbagai sektor, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Untuk itu, koordinasi dengan KPK menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan korupsi.
Fokus pada Peningkatan Skor MCP
Penyempurnaan skor MCP menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Sherly dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. "Kami ingin Maluku Utara bisa sejajar dengan provinsi lain dalam hal transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Namun, saat ditanya mengenai aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah Malut yang disebut tengah dipantau oleh KPK, Sherly memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut. "Saya enggak tahu," katanya singkat.
Peran KPK dalam Pengawasan Pencegahan Korupsi
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa kedatangan Gubernur Malut dalam rangka rapat koordinasi dan supervisi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya KPK dalam melakukan pengawasan pencegahan korupsi di daerah.
"Hari ini KPK melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku Utara. Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi," ungkap Budi.
Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa KPK saat ini fokus pada pemantauan perencanaan dan penganggaran terhadap setiap program unggulan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena KPK tidak menginginkan adanya celah korupsi dari setiap perencanaan program pemerintah daerah.
"Saat ini rapat sedang berlangsung, di antaranya membahas MCSP di wilayah Maluku Utara. Rapat diikuti Plt Direktur Korsup Wilayah V, Imam Turmudhi," pungkasnya.
Upaya Bersama Membangun Sistem yang Transparan
Dengan adanya pertemuan antara Gubernur Malut dan KPK, diharapkan dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Koordinasi ini juga menjadi langkah strategis dalam mencegah potensi korupsi di berbagai sektor, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Selain itu, peningkatan skor MCP akan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintahan daerah. Dengan semakin baiknya skor tersebut, maka Maluku Utara dapat menunjukkan komitmennya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.
Pertemuan ini juga menjadi momentum penting bagi KPK dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga anti-korupsi yang berkomitmen untuk terus mendampingi dan mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pencegahan korupsi.
