Gubernur Riau Menyoroti Kontribusi Sektor Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengungkapkan bahwa sektor migas tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikannya saat menggelar pertemuan dengan jajaran direksi Pertamina Hulu Rokan dan SKK Migas Sumbagut di kantor Pertamina Hulu Rokan di Gedung RDTX Place, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (17/10/25).
Menurut Gubernur Riau, beberapa sektor seperti kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan sektor migas menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Riau. Selain itu, sektor jasa dan perdagangan juga turut berkontribusi.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Namun, ia menyebutkan bahwa pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 4,59 persen, namun sektor migas justru memberikan dampak negatif. "Jika tanpa sektor migas, pertumbuhan ekonomi Riau bisa mencapai 5,6 persen. Artinya ada tata kelola yang salah," ujarnya.
Masalah Investasi yang Tidak Melibatkan Perusahaan Lokal
Abdul Wahid menduga bahwa investasi yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR) selama ini tidak banyak melibatkan perusahaan-perusahaan lokal. Ia menilai hal ini sangat berdampak pada perekonomian di Riau.
"Kami menduga investasi besar yang dilakukan PHR tidak melibatkan lebih banyak porsi kepada lokal konten," lanjutnya. Ia juga meminta PHR lebih transparan dalam upaya investasi yang mereka lakukan.
"Kami memahami ada beban target lifting oleh pemerintah, harus melakukan investasi, namun juga harus terbuka dengan kita berapa nilai investasinya dan berapa hasil yang diperoleh. Kami tidak tahu datanya, lalu PI 10 persen hanya kami terima 1 Dollar sejak januari lalu. Jadi libatkan kami untuk bisa melihat pergerakan progresnya," tegas gubernur.
Minta Kontribusi dari Sektor Migas
Lebih lanjut, Abdul Wahid menegaskan bahwa pihak PHR diminta untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau, terlebih dalam kondisi fiskal yang sangat terbebani pada tahun 2025.
"Kami minta pihak PHR mendorong pertumbuhan ekonomi di Riau. Beban fiskal kita cukup berat. Diharapkan sektor migas sebagai kekayaan dari bumi Riau dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan," ujar Gubernur Riau.
Tanggapan dari Direktur PHR
Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR), Ruby Mulyawan, menjelaskan bahwa beban insentif progressive split 10 persen dan melonjaknya investasi mempertahankan lifting menjadi tantangan yang dihadapi.
"Beban kami pak, biaya insentif progressive split dan melonjaknya biaya investasi proyek CEOR, karena untuk mempertahankan lifting bahkan sampai inline. Ditambah harga minyak dunia terus turun, sehingga kondisi kita negatif," jelas Ruby.
Ia juga menegaskan komitmen PHR terhadap sektor pertumbuhan ekonomi Riau. "Saya tidak tau persis ya pak, yang jelas kita ada lebih dari 200 kontrak yang melibatkan lokal konten. Saya rasa sudah cukup signifikan melibatkan pengusaha lokal, seharusnya bisa mendorong pertumbuhan," ujarnya.
Kolaborasi Antara Pemerintah Daerah dan SKK Migas
Perwakilan SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicakson, berharap pertemuan ini menjadi wujud kolaborasi, koordinasi, dan sinergi antara pemerintah daerah, SKK, dan PHR.
"Ini diharapkan menjadi pertemuan memperkuat kolaborasi, sinergi, dan koordinasi, sehingga mendorong percepatan proses eksporasi migas ke depan. Terkait data progres akan kita buka pada pertemuan mendatang," pungkas Wicakson.
Permintaan Amandemen Akta Peralihan
Selain itu, Sekda Riau juga menyampaikan keinginan pemerintah daerah untuk ada amandemen terhadap akta peralihan antara BUMD Penerima PI dengan PHR.
"Kami pemerintah daerah juga berharap, ada adendum terhadap akta peralihan antara BUMD kita dengan PHR, terutama ada klausul yang sangat memberatkan. Jika PHR ada mengajukan amandemen share KBH, kami pun bolehlah minta amandemen," pinta Sekda Riau.
Kesepakatan untuk Pertemuan Lanjutan
Pertemuan berakhir dengan kesepakatan untuk pertemuan lanjutan dan sama-sama mendorong perubahan kontrak skema gross split menjadi cost recovery. Usulan akan diajukan pihak PHR dan didukung oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM.
