PEKANBARU (aiotrade.app.CO) — Sejumlah guru honorer yang belum terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengunjungi kantor DPRD Kota Pekanbaru pada Senin (20/10). Mereka datang untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka terkait status pekerjaan yang masih tidak jelas. Kecemasan ini muncul menjelang akhir tahun, di mana banyak dari mereka merasa khawatir dengan masa depan karier mereka.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, menerima langsung para guru tersebut di ruang kerjanya. Ia menjelaskan bahwa tujuan kedatangan para guru adalah untuk meminta kejelasan dari pemerintah mengenai arah kebijakan terhadap tenaga pendidik honorer yang belum masuk dalam database BKN. Menurutnya, kekhawatiran ini muncul setelah beredar informasi bahwa pada Desember 2025 atau awal 2026 mendatang, tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN bisa saja diangkat sebagai tenaga non-permanen.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Mereka sebenarnya sudah terdaftar dalam Dapodik Kementerian Pendidikan. Ada sekitar 160 guru honorer yang belum masuk dalam database BKN. Para guru ini berharap agar status mereka dapat segera disesuaikan,” ujar Isa.
Untuk menindaklanjuti aspirasi para guru, Isa mengajak mereka untuk mengajukan permohonan resmi agar dapat diadakan rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi I dan Komisi III DPRD Pekanbaru. Kedua komisi ini memiliki wewenang dalam urusan kepegawaian dan pendidikan.
“Kita akan meminta hearing karena masalah ini berkaitan dengan dua bidang utama, yaitu pendidikan dan kepegawaian. Nanti pihak Dinas Pendidikan serta BKPSDM Kota Pekanbaru juga akan kita libatkan untuk mencari solusi terbaik,” tegas Isa.
Permasalahan yang Diangkat
Para guru honorer ini mengaku mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan resmi sebagai tenaga pendidik. Meskipun mereka telah bekerja selama bertahun-tahun, status mereka masih belum jelas. Hal ini membuat mereka merasa tidak aman dalam menjalani profesi mereka.
Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian para guru antara lain:
- Status kepegawaian yang tidak jelas: Banyak dari mereka merasa tidak memiliki perlindungan hukum dan hak-hak yang sesuai dengan profesi mereka.
- Tidak terdaftar dalam database BKN: Meskipun sudah tercatat dalam sistem Dapodik Kementerian Pendidikan, mereka belum masuk dalam database BKN, sehingga sulit untuk mendapatkan pengakuan resmi.
- Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK): Informasi tentang potensi penutupan posisi bagi tenaga honorer non-BKN memicu rasa cemas dan ketidakpastian.
Tindakan yang Dilakukan
Isa menegaskan bahwa pihak DPRD akan segera menindaklanjuti aspirasi para guru. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam.
- Rapat dengar pendapat (hearing): Acara ini akan melibatkan Komisi I dan Komisi III DPRD Pekanbaru, serta instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan BKPSDM.
- Pemetaan masalah: Seluruh isu yang diajukan oleh para guru akan dipetakan dan dicari solusi terbaik.
- Koordinasi dengan pemerintah daerah: DPRD akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk memastikan kebijakan yang adil dan transparan.
Harapan Masyarakat
Para guru berharap agar pemerintah dapat segera memberikan solusi yang jelas dan cepat. Mereka ingin memiliki kejelasan tentang status kepegawaian mereka, agar dapat tetap menjalani profesi dengan aman dan nyaman.
Selain itu, mereka juga berharap agar pemerintah dapat memperhatikan nasib tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun, tanpa adanya pengakuan yang layak.
