Komentar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Mengenai PHK di PT Multistrada Arah Sarana
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyerukan kepada manajemen pabrik produsen ban Michelin, yaitu PT Multistrada Arah Sarana (MAS), agar menganggap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai solusi terakhir dalam menghadapi permasalahan atau dinamika pasar global. Rencananya, sebanyak 280 dari total 2.800 pekerja akan terancam PHK pada 30 November 2025.
Dalam pertemuan dengan manajemen dan PUK MAS di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/11), Afriansyah menyampaikan bahwa kedua belah pihak harus lebih dahulu melakukan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai rencana PHK tersebut.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Mencari Solusi Lain

Afriansyah berharap perusahaan-perusahaan swasta mampu mencari opsi lain atau solusi alternatif dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Hingga saat ini, pemerintah masih fokus pada pembenahan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran.
Ia juga menyatakan bahwa jika PHK terjadi karena situasi perekonomian global, pemerintah menghormati kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen. Namun, ia berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia.
Penyesuaian Kondisi Pasar Global

Sementara itu, Presiden Direktur MAS, Igor Zyemit, menjelaskan bahwa langkah perusahaan untuk mengurangi jumlah karyawan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis. Ia mengakui bahwa selama dua tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia termasuk Michelin menghadapi tantangan besar. Termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang memengaruhi daya saing global perusahaan.
Ia menegaskan bahwa perusahaan telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Namun, penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin.
Pencabutan Surat PHK dan Skorsing

Guntoro, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS, meminta perusahaan mencabut surat PHK dan skorsing yang telah diterbitkan dan mempekerjakan kembali pekerja yang telah diberikan surat PHK dan skorsing. "Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja," katanya.
Usai pertemuan, Afriansyah menyatakan bahwa pihak perusahaan siap membatalkan atau mencabut surat PHK. Langkah berikutnya, perusahaan akan memberikan opsi pelatihan kepada pekerja tersebut. Ketiga, proses bipartit bisa segera dimulai antara manajemen dengan pekerja.
Program Pemagangan Nasional Batch II
Selain isu PHK, Kemnaker juga membuka pendaftaran peserta pemagangan nasional batch II. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja nyata bagi lulusan pendidikan tinggi agar dapat mengembangkan keterampilan mereka di dunia kerja.
Keluhan Warganet Mengenai Maganghub
Beberapa warganet melaporkan kesulitan dalam mengakses platform Maganghub. Respons dari Kemnaker adalah untuk terus meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan platform tersebut agar lebih efektif dalam mendukung program magang nasional.