Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa kementeriannya memiliki keterbatasan dalam mengawasi dampak lingkungan terhadap lima juta unit usaha yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga pengawas yang saat ini tidak lebih dari 3.000 orang.
Pernyataan tersebut disampaikan Hanif saat merespons adanya aktivitas perusahaan yang diduga memperparah banjir dan longsor di Sumatra. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak ingin menghindar dari kesalahan tersebut, tetapi mengakui bahwa posisi kapasitas dan kapabilitas instansinya memang seperti itu.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Saya tidak menghindari diri dari kesalahan ini, tapi memang posisi dari kapasitas dan kapabilitas kita seperti itu,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/12).
Hanif juga menyentil sistem pemantauan yang belum terbangun secara optimal. Kondisi ini membuat instansinya kesulitan untuk memantau kejadian-kejadian di daerah. Ia menekankan bahwa pemantauan dari media sosial justru lebih ditekankan karena cenderung lebih reaktif terhadap kejadian di lapangan.
Tantangan dalam Pengawasan Lingkungan
Selain itu, Hanif menjelaskan bahwa bencana yang melanda wilayah Sumatra menjadi koreksi mendalam bagi KLH/BPLH. “Kami dari awal sudah melakukan evaluasi setelah kejadian ini,” ujarnya.
Dalam konteks bencana ini, berikut adalah data korban banjir dan longsor di Sumatra:
- Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Minggu (7/12), sebanyak 921 penduduk dilaporkan meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatra.
- Sebanyak 392 penduduk lainnya masih hilang kontak.
- Selain itu, 975.079 penduduk terpaksa mengungsi.
- Angka tersebut merupakan akumulasi korban di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Bantuan Darurat yang Dikirim
Akses menuju Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih terisolir. Namun, KLH telah mengirimkan bantuan masing-masing satu dump truck, yang berisi bahan pokok dan kebutuhan sanitasi, pakaian, serta obat-obatan, untuk Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Agam.
Bantuan akan dikirimkan melalui jalur darat dan diperkirakan tiba dalam tiga hari. “Saya belum ke sana, tapi informasi (menyebutkan jalur darat) sudah semakin terbuka,” kata Hanif.
Selain itu, KLH juga mengirim bantuan berupa tiga unit alat berat excavator dan mesin senso atau gergaji sebanyak enam unit untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Langkah-Langkah yang Diambil
Tidak hanya memberikan bantuan darurat, KLH juga melakukan pengecekan terhadap empat perusahaan yang diduga memperparah banjir di DAS Batang Toru. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, terutama di kawasan hutan yang mulai mengalami deforestasi.
Beberapa organisasi seperti WALHI menyoroti pentingnya langkah korektif yang harus diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi hutan yang telah kehilangan 1,4 juta hektare.
Dengan situasi yang terjadi, KLH berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan, baik dalam hal kapasitas pengawasan maupun sistem pemantauan yang lebih efektif.
