Pemerintah Pakistan Beri Subsidi Transportasi Umum
Pemerintah Pakistan mengambil langkah drastis untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar yang signifikan. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, mengumumkan bahwa seluruh layanan angkutan umum di Islamabad akan digratiskan bagi warga selama 30 hari. Kebijakan ini mulai berlaku pada Sabtu (4/4/2026) dan dibiayai oleh pemerintah pusat sebesar 1,2 juta dolar AS (setara Rp20,4 miliar). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga bahan bakar yang memicu protes dan antrean panjang di SPBU.
Harga bensin meningkat dari 1,15 dolar AS per liter (setara Rp19.550) menjadi 1,64 dolar AS per liter (setara Rp27.880), atau naik 42,7 persen. Sementara itu, harga solar melonjak dari 1,20 dolar AS per liter (setara Rp20.400) menjadi 1,86 dolar AS per liter (setara Rp31.620), atau naik 54,9 persen. Kenaikan tersebut langsung diberlakukan dan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.
Selain di Islamabad, pemerintah daerah Punjab juga memberikan subsidi transportasi umum. Otoritas setempat menyediakan subsidi khusus bagi bus dan truk, sementara Kepala Menteri Punjab Maryam Nawaz Sharif meminta operator tidak menaikkan tarif serta menjanjikan bantuan keuangan saat kondisi membaik. Di wilayah Sindh, pemerintah Karachi mengumumkan pemberian subsidi kepada pengendara sepeda motor dan petani kecil.
Pemerintah Pakistan juga menjalankan kebijakan penghematan energi secara luas. Kabinet di bawah Perdana Menteri Shehbaz Sharif menerapkan sistem kerja empat hari untuk kantor pemerintah dan universitas, serta memperpanjang libur sekolah dan memindahkan kegiatan belajar ke sistem daring. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) telah mencapai kesepakatan awal dengan Pakistan terkait paket bantuan senilai 1,2 miliar dolar AS (setara Rp20,4 triliun).
Konflik Timur Tengah Ganggu Distribusi Energi Global
Kenaikan harga bahan bakar di Pakistan berkaitan dengan gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah. Jalur tersebut biasanya dilalui sekitar 20 juta barel minyak setiap hari, sehingga penurunan pengiriman turut mendorong kenaikan harga minyak dunia serta biaya logistik dan asuransi.
Dampak konflik juga dirasakan pekerja migran dan sektor pelayaran. Kementerian Luar Negeri Nepal melaporkan 21 pekerja migran asal Nepal mengalami luka sejak konflik dimulai, satu orang tewas akibat serangan drone Iran, dan 11 lainnya ditahan dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu, menurut pernyataan juru bicara kementerian.
Sementara itu, penyiar publik Thailand Thai PBS melaporkan penemuan sisa-sisa manusia di kapal Thailand bernama Mayuree Naree saat pencarian lanjutan dilakukan. Kapal tersebut sebelumnya diserang di Selat Hormuz dekat Oman dan masih menyisakan tiga awak yang belum ditemukan, sedangkan Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut sisa tersebut akan dikirim untuk identifikasi forensik.
Berdasarkan perhitungan Anadolu Agency, sedikitnya 26 warga dari berbagai negara Asia tewas atau masih hilang sejak konflik berlangsung. Angka itu mencakup 9 orang dari India termasuk satu yang belum ditemukan, 4 dari Bangladesh, 4 dari Pakistan, serta masing-masing 1 dari China, Nepal, dan Filipina, sementara 3 warga Indonesia dan tiga warga Thailand juga masih hilang di perairan sekitar kawasan tersebut.
Negara Asia Terapkan Kebijakan Hemat Energi Nasional
Sejumlah negara di Asia mulai mengadopsi kebijakan untuk menghadapi tekanan krisis energi global. Di Indonesia, aparatur sipil negara yang bekerja dari rumah diwajibkan mengaktifkan pelacakan lokasi di perangkat serta merespons komunikasi dalam waktu lima menit selama jam kerja.
Di Malaysia, pegawai negeri yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan menjalani sistem kerja dari rumah tiga hari per minggu mulai 15 April 2026 harus melakukan pelaporan daring setiap jam menggunakan geolokasi, menurut laporan Free Malaysia Today.
Adapun Bangladesh mengurangi jam kerja kantor pemerintah, swasta, dan bank selama satu jam. Seluruh toko dan pusat perbelanjaan diwajibkan tutup pukul 18.00 waktu setempat, sementara Perdana Menteri bersama jajaran menteri menurunkan penggunaan bahan bakar kendaraan dinas sebesar 30 persen serta menghentikan sementara pinjaman tanpa bunga untuk pembelian kendaraan bagi pejabat.
