Penyaluran BLT Rp 900.000 per Keluarga Mulai Dilakukan, Tapi Tidak Semua Penerima Bisa Mencairkan
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) pada Senin (20/10/2025). Penyaluran dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia, sehingga tidak semua penerima bisa mencairkan bantuan pada hari yang sama.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penyaluran BLT berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) untuk kelompok Desil 1–4, yaitu lapisan masyarakat dengan kesejahteraan terendah. Mekanisme distribusi dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Jadwal sudah mulai hari ini secara bertahap. Yang lewat Himbara sudah tersalur ke lebih dari 8 juta keluarga,” ujar Saifullah di Jakarta.
Proses Penyaluran BLT
Penyaluran lewat Himbara memerlukan waktu lebih lama karena penerima harus membuka rekening terlebih dahulu. Sedangkan penyaluran melalui PT Pos Indonesia dapat lebih cepat karena penerima bisa langsung mengambil atau mendapatkan pengiriman bagi yang tidak bisa hadir.
“Kalau lewat Himbara itu perlu buka rekening dulu. Perlu waktu, perlu pembagian kartu, segala macam. Tapi, kalau lewat PT Pos akan bisa lebih cepat,” jelas Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.
Namun, meski penyaluran BLT telah dimulai, beberapa daerah masih mengalami hambatan dalam proses pencairan. Dinsos P3A Kabupaten Lumajang mengaku belum menerima informasi resmi terkait pencairan bantuan, dan sejumlah kantor pos di Lumajang maupun Jakarta Timur masih menunggu data penerima dari pemerintah pusat.
Masalah di Lapangan
Di lapangan, temuan menunjukkan bahwa penyaluran BLT tambahan ini tidak berjalan semulus harapan. Kantor Pos di Lumajang terpantau lengang tanpa ada antrean penerima BLT. Petugas kantor pos juga tampak bingung saat ditanya tentang penyaluran BLT.
Menurut Agni Asmara Megatrah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Lumajang, sampai hari ini, Dinsos P3A belum mendapatkan informasi resmi perihal penyaluran bansos tersebut.
“Saya kok baru dengar ya, kami belum terima informasi resmi dari Kemensos,” kata Agni melalui pesan singkat, Senin.
“Kami belum tahu yang dibagikan sekarang penebalan (bansos) atau penerima baru,” imbuh dia.
Sementara itu, sejumlah kantor pos di wilayah Jakarta Timur juga mengaku belum dapat menyalurkan BLT meski sudah ada warga yang bertanya terkait hal tersebut. Petugas Kantor Pos Jatinegara, Luki, belum bisa memberikan kepastian kapan BLT Kesra disalurkan karena belum mendapat data penerima.
“Karena kita juga nunggu data dari pemerintah pusat juga, terkait data penerima bantuan begitu. Kalau yang bertanya, sudah ada tadi pagi cuma satu orang doang tapi pulang lagi,” ucap Luki.
Demikian juga BLT di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, yang belum menerima instruksi resmi dari pemerintah pusat untuk memulai penyaluran bantuan tersebut. Suasana Kantor Pos Fatmawati pun sepi, hanya ada beberapa warga yang datang untuk keperluan layanan pos reguler.
“Kami belum mendapatkan instruksi mengenai BLT dari Kemensos,” ujar seorang petugas.
Tantangan dalam Distribusi BLT
Masalah utama yang dihadapi adalah ketidaktahuan penerima BLT tentang jadwal pencairan. Banyak penerima yang masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat, sementara proses penyaluran melalui bank Himbara membutuhkan waktu lebih lama karena harus membuka rekening terlebih dahulu.
Bahkan, beberapa penerima BLT melalui Himbara mengeluhkan proses yang rumit dan lambat. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam mengakses bantuan yang seharusnya sudah segera diterima.
Dengan adanya kendala seperti ini, pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses distribusi BLT agar semua penerima bisa segera menerima bantuan sesuai harapan.
