JAKARTA, aiotrade.app
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) pada Senin (20/10/2025). Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap agar tidak semua penerima dapat mencairkan sekaligus.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa jadwal penyaluran sudah dimulai hari ini dan akan terus berjalan secara bertahap. Ia menyebutkan bahwa saluran BLT melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) telah mencapai lebih dari 8 juta penerima.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, mengatakan bahwa penyaluran BLT ini didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang mencakup kelompok Desil 1 hingga Desil 4. Kelompok ini merupakan lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Mekanisme penyaluran BLT dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Untuk penerima yang mendapatkan BLT melalui PT Pos Indonesia, proses penyaluran lebih cepat karena tidak memerlukan pembukaan rekening terlebih dahulu.
Namun, bagi penerima yang mendapatkan BLT melalui bank Himbara, prosesnya membutuhkan waktu lebih lama karena penerima harus membuka rekening terlebih dahulu. Proses ini juga melibatkan pembagian kartu dan beberapa langkah administratif lainnya.
Fakta di Lapangan
Meski demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa penyaluran BLT tambahan ini tidak berjalan semulus harapan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang mengaku belum menerima informasi resmi tentang penyaluran BLT tersebut.
Berdasarkan pantauan, Kantor Pos di Lumajang terpantau lengang tanpa ada antrean penerima BLT. Petugas kantor pos juga tampak bingung saat ditanya perihal penyaluran BLT.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Lumajang, Agni Asmara Megatrah, mengatakan bahwa sampai hari ini, Dinsos P3A belum menerima informasi resmi dari Kemensos tentang penyaluran bansos tersebut.
“Iya, saya baru dengar ya. Kami belum terima informasi resmi dari Kemensos,” ujar Agni melalui pesan singkat.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya belum tahu apakah yang dibagikan sekarang adalah penebalan bansos atau penerima baru.
Selain itu, sejumlah kantor pos di wilayah Jakarta Timur juga mengaku belum dapat menyalurkan BLT meski sudah ada warga yang bertanya terkait hal tersebut.
Petugas Kantor Pos Jatinegara, Luki, mengatakan bahwa mereka belum bisa memberikan kepastian kapan BLT Kesra disalurkan karena masih menunggu data penerima dari pemerintah pusat.
“Karena kita juga nunggu data dari pemerintah pusat juga, terkait data penerima bantuan begitu. Kalau yang bertanya, sudah ada tadi pagi cuma satu orang doang tapi pulang lagi,” ucap Luki.
Demikian juga dengan BLT di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, yang belum menerima instruksi resmi dari pemerintah pusat untuk memulai penyaluran bantuan tersebut.
Suasana Kantor Pos Fatmawati pun sepi, hanya ada beberapa warga yang datang untuk keperluan layanan pos reguler.
“Kami belum mendapatkan instruksi mengenai BLT dari Kemensos,” ujar seorang petugas.
Jalur Penyaluran BLT
Penyaluran BLT melalui PT Pos Indonesia lebih cepat dibandingkan melalui bank Himbara. Hal ini karena penerima tidak perlu membuka rekening terlebih dahulu. Namun, bagi penerima yang ingin menggunakan bank Himbara, mereka harus melakukan beberapa langkah administratif seperti membuka rekening dan menerima kartu.
Proses ini memakan waktu dan memerlukan koordinasi antara pemerintah dan lembaga keuangan. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Beberapa penerima BLT juga mengeluhkan ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pihak terkait. Beberapa kantor pos bahkan belum menerima instruksi resmi dari pemerintah pusat.
Dengan adanya kendala di lapangan, pemerintah diharapkan dapat segera memberikan kejelasan dan memastikan bahwa penyaluran BLT berjalan lancar.
