Hari Tani Nasional: Alih Fungsi Lahan dan Regenerasi Jadi Tantangan Besar Pertanian

Peringatan Hari Tani Nasional: Tantangan Petani di Era Modern

Pada hari Selasa (24/9/2025), Indonesia memperingati Hari Tani Nasional yang ke-62. Momentum ini menjadi pengingat penting akan tantangan yang dihadapi oleh para petani di era modern. Berbagai isu seperti alih fungsi lahan, ketersediaan pupuk, dan regenerasi petani muncul sebagai fokus utama dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Beberapa bulan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya optimalisasi lahan pertanian untuk mencapai kemandirian pangan. Ia mengingatkan agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan untuk sektor lain. Menurutnya, pulau Jawa yang paling subur telah kehilangan hampir 100 ribu hektare lahan karena alih fungsi. Hal ini harus segera berubah dengan adanya semangat perubahan yang lebih kuat.

Saat berkunjung ke Semarang, Zulhas juga menyampaikan perhatian terhadap alih fungsi lahan di Jawa Tengah, termasuk di Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Ia meminta bupati dan wali kota untuk serius menghadapi isu ini. “Sebenarnya lahan sawah dilindungi itu sudah tidak boleh berubah,” ujarnya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Mohammad Yadi Sofyan Noor, menilai bahwa alih fungsi lahan menjadi industri dan properti harus segera diantisipasi. Ia mendorong aturan tegas untuk melindungi lahan produktif. Menurut dia, kebutuhan sektor lain sebaiknya diarahkan ke tanah marginal yang kualitasnya rendah untuk pertanian.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, mengatakan konversi lahan tetap menjadi ancaman sistemik bagi ketahanan pangan. “Saat lahan subur di Pulau Jawa terus dikonversi tanpa peningkatan produktivitas, produksi menurun sementara permintaan pangan naik,” katanya. Eliza menambahkan bahwa lahan baru di luar Jawa belum setara produktivitas maupun infrastrukturnya. Konversi lahan juga membuat petani kehilangan aset penting. Tanpa kemampuan adaptasi, mereka berisiko terjebak dalam kemiskinan.

Selain masalah lahan, tantangan lain adalah ketersediaan pupuk dan benih. Eliza menyoroti distribusi pupuk dan benih yang belum optimal, serta masih adanya pungutan liar. Ia menekankan pentingnya riset dan pengembangan bibit sesuai kondisi lokal.

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan dukungan nyata dalam menjaga stabilitas produksi pangan. Menteri Pertanian menegaskan komitmennya menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat menerima Gubernur Jawa Barat, ia menyampaikan bahwa jika ada alih fungsi lahan, maka harus ada pengganti minimal tiga kali lipat luasnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga menekankan perlunya kompensasi memadai. “Kalau satu hektare di Jawa, gantinya tidak bisa satu hektare di Kalimantan. Bisa lima atau sepuluh kali lipat,” ujar Mas Dar.

Kondisi lapangan juga mendukung. Petani di Klaten dan Sukabumi mengaku pupuk tersedia lancar sesuai kuota. Pemerintah juga memastikan stok pupuk subsidi aman hingga musim tanam Oktober–Maret 2025/2026, dengan realisasi 56,45 persen atau 5,6 juta ton dari total alokasi 9,5 juta ton.

Masih ada tantangan regenerasi. Eliza menilai banyak anak muda enggan jadi petani karena rendahnya kesejahteraan, tingginya risiko, perubahan iklim, serta minimnya perlindungan. “Margin tipis, risiko besar, dan akses modal terbatas membuat mereka lebih memilih kerja lain seperti buruh atau ojek,” katanya.

Sofyan menegaskan, regenerasi petani muda butuh transformasi teknologi. Mentan Amran juga menekankan pertanian modern sebagai kunci menarik minat pemuda. “Pemuda tidak akan masuk pertanian kalau tidak menguntungkan dan tidak menggunakan teknologi. Karena itu, kami bangun klaster pertanian modern. Alhamdulillah, sudah ada 27 ribu petani milenial yang bergerak di sektor ini,” ujar Amran.

Program Brigade Pangan menjadi ujung tombak. Setiap brigade beranggotakan 15 petani milenial yang mengelola 200 hektare lahan, tersebar di 12 provinsi. Hingga pertengahan 2025, sudah terbentuk 1.900 brigade yang mengelola 230.800 hektare lahan. Mereka mendapat bantuan alsintan, benih unggul, pupuk, teknologi, serta pelatihan. Itjen Kementan turut mengawasi agar program berjalan transparan dan tepat sasaran.