Pemko Payakumbuh Menepis Isu "Kongkalikong" dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Kota Payakumbuh secara tegas menepis tudingan adanya praktik “kongkalikong” atau intervensi dari pimpinan daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan setempat. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat, khususnya mengenai dugaan adanya permainan dalam proses tender dan proyek fisik pemerintah.
Seluruh tahapan proses tender dilakukan secara transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengadaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas dan keadilan dalam setiap proses pengadaan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Penjelasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, Kurniawan Syahputra, menyatakan bahwa isu tersebut tidak berdasar. Ia memastikan bahwa seluruh proses tender telah berjalan sesuai mekanisme melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan diawasi oleh LKPP RI. “Kami pastikan tidak ada intervensi dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun Sekretaris Daerah. Semua berjalan sesuai regulasi dan sistem yang telah ditetapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Kurniawan.
Ia menegaskan bahwa Pemko Payakumbuh berkomitmen menjaga prinsip good governance dengan memastikan seluruh kegiatan pengadaan dilakukan secara terbuka dan bebas dari tekanan pihak manapun. Hal ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan setempat.
Tanggapan dari Kepala Dinas PUPR
Sikap serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Muslim. Ia menegaskan bahwa tidak ada celah permainan dalam pelaksanaan proyek di dinasnya. Menurutnya, seluruh kegiatan fisik dan pengadaan telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali.
Terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Setiap pekerjaan di Dinas PUPR telah melalui tahapan perencanaan, tender, hingga pelaksanaan sesuai prosedur. Semua terekam dalam sistem dan diawasi ketat, jadi tidak ada ruang untuk permainan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan internal maupun eksternal selalu melekat di setiap tahap, termasuk oleh Inspektorat dan lembaga pengawas eksternal lainnya. Selain itu, juga dilakukan pengujian labor terhadap hasil pekerjaan, untuk memastikan pekerjaan sesuai spek. Ketika tidak sesuai, maka tidak akan dibayar.
Penjelasan Plt. Kepala Bagian PBJ & Dalbang Setdako
Sementara itu, Plt. Kepala Bagian PBJ & Dalbang Setdako Payakumbuh, Yerisiswanto, memastikan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bekerja secara profesional, berintegritas, dan independen. “Semua proses tender dilakukan secara elektronik melalui SPSE. Pokja Pemilihan yang ditugaskan juga sudah tersertifikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), dan bekerja tanpa arahan dari pihak mana pun,” tegasnya.
Yerisiswanto menambahkan bahwa tahapan sanggah secara terbuka juga telah disediakan oleh sistem yang merupakan bagian dari proses tender, di peruntukkan bagi peserta yang merasa keberatan terhadap hasil tender atau evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Harapan Pemerintah Kota Payakumbuh
Melalui pernyataan bersama ini, Pemerintah Kota Payakumbuh berharap kepercayaan publik tetap terjaga di tengah derasnya isu yang beredar. “Prinsip pemerintahan bersih, transparan, dan bebas KKN adalah komitmen yang terus kami jaga,” tutup Kurniawan.
