Konsistensi Indonesia dalam Memperjuangkan Kemanusiaan
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai bahwa penolakan keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta merupakan bentuk konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Menurutnya, kebijakan ini didasarkan pada prinsip kedaulatan nasional serta politik luar negeri bebas aktif yang menolak segala bentuk penjajahan.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
“Sikap Indonesia bukanlah bentuk diskriminasi terhadap atlet, melainkan konsistensi moral bangsa dalam memperjuangkan kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina,” ujar Hetifah.
Keputusan tersebut merespons imbauan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) kepada federasi olahraga internasional untuk tidak menyelenggarakan ajang olahraga di Indonesia setelah adanya pembatalan visa terhadap kontingen senam Israel beberapa waktu lalu. Hetifah menekankan pentingnya komunikasi dan diplomasi aktif antara pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dengan IOC agar masalah ini dapat diselesaikan secara baik tanpa merugikan dunia olahraga nasional.
Hetifah juga menilai bahwa IOC perlu bersikap objektif dan tidak menerapkan standar ganda terhadap negara-negara yang berupaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk menjembatani posisi Indonesia sebagai anggota IOC sekaligus pendukung perjuangan Palestina, ia menilai diperlukan jalur diplomasi yang terbuka dan konstruktif.
“Indonesia harus menegaskan komitmennya terhadap sportivitas dan perdamaian dunia, sambil meminta IOC menghormati sikap kemanusiaan Indonesia,” ujarnya.
Komisi X DPR RI akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan siap meminta penjelasan dari Kemenpora serta KOI dalam forum resmi bila diperlukan. Hetifah yakin bahwa pemerintah akan mengambil langkah diplomatis yang cermat dan bermartabat untuk menjaga kehormatan Indonesia di dunia olahraga.
Sebagai langkah jangka panjang, ia mendorong adanya kebijakan terpadu antara Kemenpora, Kemenlu, dan KOI untuk mengantisipasi isu politik sensitif dalam ajang olahraga internasional. “Indonesia harus mampu memisahkan urusan olahraga dari politik tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan konstitusional,” ujarnya.
Alasan Pemerintah dalam Membatalkan Visa Kontingen Israel
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki alasan atau dasar yang kuat ketika membatalkan visa kontingen senam Israel yang hendak mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta. Menpora mengatakan bahwa langkah ini dilakukan demi menghormati keamanan dan ketertiban umum, sebagai bagian dari upaya turut serta melaksanakan ketertiban dunia.
“Langkah (pembatalan visa) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum dan juga kewajiban pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” kata Erick.
Dia memahami bahwa keputusan ini membawa konsekuensi, yakni IOC memutuskan Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia, ajang Olimpiade, Youth Olympic Games, dan lainnya di bawah payung Olimpiade. Namun, dia menegaskan bahwa Kemenpora dan Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional, termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan dan pembangunan pusat latihan tim nasional.
