Pemimpin Hizbullah Kembali Menolak Dialog Langsung dengan Israel
Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, kembali menegaskan penolakan terhadap negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel di tengah konflik yang masih berlangsung. Ia menyebut dialog langsung tidak dapat diterima dan menilai langkah tersebut sebagai bentuk konsesi yang merugikan Lebanon. Pernyataan itu disampaikan Qassem pada Senin, (27/4/2026), beberapa hari setelah dua putaran pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel digelar di Washington dengan mediasi Amerika Serikat. Ini menjadi dialog langsung pertama dalam lebih dari empat dekade.
Qassem menilai langkah otoritas Lebanon mengikuti perundingan tersebut sebagai tindakan yang tidak perlu. Dalam suasana pengorbanan dan martabat serta kekalahan musuh, ia menyebut bahwa otoritas (Lebanon) terburu-buru memberikan konsesi gratis yang memalukan dan tidak perlu, yang satu-satunya pembenarannya adalah kepatuhan. Ia menegaskan Hizbullah akan tetap melanjutkan apa yang disebutnya sebagai perlawanan defensif dan tidak akan menyerahkan senjata.
Kelompok kami secara tegas menolak negosiasi langsung dengan Israel, kata Qassem. Ia menekankan bahwa posisi Hizbullah tidak berubah meskipun ada tekanan diplomatik internasional. Ia menyatakan kelompoknya tetap berpegang pada prinsip perlawanan terhadap Israel. Menurutnya, pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel tidak mencerminkan kepentingan rakyat Lebanon. Ia bahkan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kelemahan politik.
Tolak Dialog, Tegaskan Perlawanan
Selain itu, Qassem menolak gagasan perlucutan senjata Hezbollah, yang selama ini menjadi salah satu tuntutan utama dalam berbagai upaya diplomasi internasional. Ia menilai keberadaan senjata merupakan bagian dari strategi pertahanan, bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan dalam kondisi konflik yang masih berlangsung. Ia menegaskan tanpa pemenuhan lima syarat tersebut, tidak ada dasar untuk melanjutkan pembicaraan apa pun terkait penyelesaian konflik.
Lima Syarat Hizbullah untuk Akhiri Konflik
Dalam pernyataannya, Qassem memaparkan lima poin yang menurutnya harus dipenuhi sebelum solusi apa pun dapat dibahas lebih lanjut. Pintu masuk dan solusi adalah mencapai lima poin sebelum hal lain, katanya. Ia menambahkan, kelima poin tersebut meliputi penghentian agresi di darat, laut, dan udara. Selain itu, ia menuntut penarikan pasukan Israel dari wilayah yang diduduki, pembebasan tahanan, serta kembalinya warga ke desa dan kota mereka. Poin terakhir yang disampaikan adalah rekonstruksi wilayah yang terdampak konflik.
Kritik ke Pemerintah Lebanon
Qassem juga mengkritik pemerintah Lebanon yang dinilainya tidak mewakili kepentingan rakyat secara utuh. Ia meminta otoritas negara untuk kembali membangun konsensus nasional. Ia mengatakan pemerintah harus kembali kepada rakyatnya untuk menyatukan mereka, sehingga tidak menjadi otoritas suatu faksi, tetapi otoritas rakyat. Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan semangat Perjanjian Taif yang menjadi dasar konstitusi Lebanon saat ini.
Di tengah ketegangan ini, konflik masih terus berlangsung meski gencatan senjata telah diumumkan. Data resmi Lebanon mencatat lebih dari 2.500 orang tewas dan lebih dari 1,6 juta orang mengungsi sejak serangan Israel pada 2 Maret. Gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai 17 April disebut telah berulang kali dilanggar. Bahkan, Presiden AS Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata selama tiga minggu setelah putaran kedua pembicaraan di Washington.
Sementara itu, Hizbullah terus melancarkan serangan, termasuk menggunakan drone yang menargetkan pasukan Israel di Lebanon selatan dan wilayah utara Israel. Kelompok tersebut menyatakan serangan dilakukan sebagai respons atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel.