HKI usulkan pembentukan tim percepatan kawasan industri untuk mengatasi hambatan investasi

Mendorong Transformasi Ekonomi Nasional melalui Kawasan Industri

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengajukan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan membentuk Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri, yang dianggap sebagai mekanisme penting dalam mendorong investasi dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyatakan bahwa pembentukan tim ini sangat relevan dalam mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% yang ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tujuan Tim Percepatan

Tim Percepatan ini dirancang sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat operasional dan solutif. Tujuannya adalah untuk mengurai berbagai hambatan struktural dalam pengembangan industri nasional. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama antara lain:

• Perizinan: Memastikan proses perizinan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
• Kepastian regulasi: Memberikan kejelasan dan stabilitas regulasi agar investor merasa aman berinvestasi.
• Sinkronisasi kebijakan: Memastikan kebijakan pusat dan daerah selaras satu sama lain.
• Penyediaan energi: Meningkatkan akses terhadap pasokan energi yang stabil dan cukup.
• Infrastruktur: Memastikan kesiapan infrastruktur pendukung industri.
• Penataan ruang dan lahan: Mengelola penggunaan lahan secara optimal dan berkelanjutan.

Ma’ruf menegaskan bahwa kawasan industri merupakan pusat transformasi ekonomi nasional. Di sini, investasi diwujudkan menjadi kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan daya saing nasional.

Komponen Tim Percepatan

Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri akan melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti:

• Kementerian/Lembaga terkait
• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Investasi dan Hilirisasi
• Kementerian ATR/BPN
• Kementerian Pekerjaan Umum
• Kementerian ESDM

HKI berharap pembentukan tim ini dapat diresmikan melalui penandatanganan komitmen bersama oleh Presiden Prabowo Subianto dan para menteri terkait. Dalam komitmen tersebut, HKI mengusulkan enam kesepakatan strategis, yaitu:

1. Mempercepat realisasi investasi berskala nasional dan global.
2. Mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%.
3. Mempercepat implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
4. Mengawal pelaksanaan RPJMN secara terukur dan berdampak nyata.
5. Mengurai "bottleneck" struktural sektor industri.
6. Memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sinergi untuk Mencapai Visi Nasional

HKI berharap pemerintahan saat ini dapat melakukan lompatan besar dalam industrialisasi dan transformasi ekonomi. Ma’ruf menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha kawasan industri.

“Target pertumbuhan ekonomi 8% merupakan visi strategis untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi global. HKI optimistis target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi kebijakan, kepemimpinan yang kuat, dan percepatan eksekusi di lapangan,” tutup Ma’ruf.