Indonesia mengambil peran penting dalam mendorong kolaborasi iklim di kawasan ASEAN melalui penyelenggaraan Ministerial Session on Accelerating Substantial Actions of Net Zero Achievement through Enhanced Cooperation in ASEAN di ASEAN Pavilion pada COP30, yang berlangsung di Brasil pada Kamis (13/11). Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya integrasi pasar karbon ASEAN untuk mempercepat aksi menuju nol emisi bersih.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa Indonesia membawa mandat jelas untuk mempercepat aksi iklim regional. Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan nasional Indonesia saat ini sepenuhnya mengintegrasikan agenda iklim melalui Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050) serta Second Nationally Determined Contribution (SNDC).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Dokumen SNDC terbaru mencantumkan target emisi absolut yang lebih ambisius, yaitu sebesar 1,25 Gt CO₂e pada skenario rendah (LCCP-L) dan 1,48 Gt CO₂e pada skenario tinggi tahun 2035. Target ini memperkuat transparansi dan kejelasan aksi mitigasi Indonesia.
Selain itu, Pertamina mencatat transaksi kredit karbon sebesar 37 ribu CO₂e di COP30. Indonesia juga memiliki peluang besar untuk memanfaatkan COP30 dalam mendapatkan pembiayaan untuk pembangunan PLTS sebesar 100 GW. Di samping itu, Indonesia menjadi yang pertama di dunia dalam menjual 12 juta ton karbon berbasis teknologi ke Norwegia.
Hanif menegaskan dengan semangat One Vision, One Identity, One Community, ASEAN harus tampil sebagai kekuatan kolektif dalam membangun pasar karbon yang inklusif, transparan, dan berintegritas tinggi. Ia menekankan bahwa Indonesia berkomitmen memastikan setiap ton emisi yang diperdagangkan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
Komitmen Indonesia dalam modernisasi tata kelola iklim diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka pasar karbon Indonesia untuk transaksi global. Implementasi pasar karbon ini didukung oleh penguatan perdagangan karbon internasional melalui IDX Carbon serta kerja sama Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima lembaga standar karbon global. Kelima lembaga tersebut adalah Gold Standard, Global Carbon Council, Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth.
Pada COP30, Indonesia juga memperkenalkan inovasi diplomasi iklim melalui Carbon Connection for Climate Action, sebuah ruang kolaborasi dalam kerangka pasar karbon berintegritas tinggi. Inisiatif ini menjadi langkah konkret Indonesia dalam memfasilitasi konektivitas ekonomi iklim di kawasan dan pasar global, serta sejalan dengan upaya mendukung pendanaan aksi iklim untuk pengelolaan dan pemulihan lingkungan termasuk pemberdayaan masyarakat.
Dalam sesi dialog, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Doi Kentaro menyatakan bahwa Jepang berkomitmen memperkuat kerja sama melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) yang telah berjalan sejak Protokol Kyoto. Jepang juga menyampaikan rencana peluncuran JCM Implementation Agency pada 2025 sekaligus menekankan pentingnya keterlibatan dini sektor swasta untuk menjamin keberhasilan integrasi pasar karbon kawasan.
Sementara itu, Ketua Brunei Climate Change Secretariat, Ahmad Zaiemaddien, menilai ASEAN perlu mengambil posisi strategis dalam solusi krisis iklim global melalui penguatan ekonomi sirkuler, serta mobilisasi pendanaan untuk Means of Implementation.
Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan, Agus Budi Santosa, menambahkan bahwa pasar karbon ASEAN membuka peluang signifikan untuk memperkuat aksi mitigasi lintas negara. Ia mengusulkan pembentukan platform regional untuk standardisasi karbon ASEAN yang akan memperkuat integritas pasar, khususnya dari sektor kehutanan sebagai katalis utama dekarbonisasi.
