Penekanan pada Data dan Tindakan Nyata dalam Pengendalian Inflasi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah tidak boleh hanya menjadi rutinitas seremonial. Menurutnya, kebijakan pengendalian inflasi harus berbasis data akurat dan diikuti dengan langkah nyata di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang juga membahas pertumbuhan ekonomi daerah triwulan III serta evaluasi dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam Program 3 Juta Rumah, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Tindak Lanjut Berdasarkan Data Harga Daerah
Dalam arahannya, Tomsi meminta seluruh kepala daerah agar segera menindaklanjuti hasil analisis harga bahan pokok di wilayah masing-masing. Ia juga memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan Perum Bulog untuk berkoordinasi dengan 50 daerah yang harga berasnya masih tinggi.
“Bagaimana mungkin beras kita berlimpah, dan kita terus berupaya menurunkan harga, tetapi masih ada daerah dengan harga beras tinggi,” tegas Tomsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa daerah seperti Kabupaten Tambrauw, Dogiyai, hingga Mojokerto masih mengalami kenaikan harga beras yang signifikan. Tomsi meminta Pemda segera mencari akar masalahnya, apakah disebabkan oleh faktor distribusi, pasokan, atau permainan harga oleh pihak tertentu.
Soroti Kenaikan Harga Minyak Goreng dan Bawang Putih
Selain beras, Tomsi juga menyoroti lonjakan harga minyak goreng dan bawang putih di sejumlah daerah. Ia mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Pemda menggelar rapat khusus untuk membahas solusi konkret atas kenaikan tersebut.
“Harus ada alasan yang jelas kenapa harga minyak goreng bisa seperti ini. Jangan kita biarkan begitu saja,” ujarnya tegas.
Tomsi menekankan agar Rakor Pengendalian Inflasi tidak berhenti pada laporan dan paparan data semata. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Jangan sampai rapat ini hanya lewat seperti air rata-rata, tanpa ada tindakan nyata. Ingat, semua upaya ini demi kepentingan masyarakat banyak,” tandasnya.
Inflasi Nasional Masih Terkendali
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menjelaskan bahwa inflasi year to date (YTD) hingga Oktober 2025 tercatat 2,10 persen, sedikit lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Amalia menyebut, empat provinsi dengan inflasi tertinggi di atas 3,5 persen adalah Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Kenaikan inflasi tersebut banyak dipengaruhi oleh komoditas seperti cabai merah, emas perhiasan, dan biaya pendidikan.
Namun, sejumlah daerah berhasil menekan inflasi bahkan mengalami deflasi, seperti Papua, Lampung, Papua Barat, dan Maluku Utara. Pada minggu pertama November 2025, tren harga menunjukkan perbaikan di berbagai provinsi, terutama untuk komoditas pangan bergejolak (volatile food).
“Ini perkembangan yang positif karena pengendalian harga pada kelompok pangan bergejolak mulai menunjukkan hasil,” jelas Amalia.
Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Deputi Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Telisa Aulia Falianty.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan pengendalian berbasis data dan langkah nyata, pemerintah optimistis stabilitas harga pangan dapat terjaga, inflasi tetap terkendali, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
