Investasi Kunci Capai Pertumbuhan 8 Persen, Ekonom: Rakyat Harus Rasakan Manfaatnya

admin.aiotrade 21 Okt 2025 3 menit 18x dilihat
Investasi Kunci Capai Pertumbuhan 8 Persen, Ekonom: Rakyat Harus Rasakan Manfaatnya

Investasi sebagai Penggerak Ekonomi Indonesia

Di tengah upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa diperlukan investasi senilai Rp13.000 triliun dalam periode 2025–2029 agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen. Angka ini dihitung berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan menjadi target utama dalam era pemerintahan Prabowo–Gibran.

AioTrade Autopilot
🔥 SPONSOR

TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET

Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)

Bukan FUTURE. Bukan Judi. Bukan Tebak-tebakan.
CARA KERJA (Real)
  • Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
  • Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
  • Profit 1 siklus = 1.2%
  • Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
  • Anti Loss & SPOT Market (Aman)
  • LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
  • Tanpa emosi, pantau chart otomatis
  • Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan

Rosan menekankan bahwa investasi akan menjadi motor utama penggerak perekonomian. Ia mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan kenaikan signifikan dibandingkan jumlah investasi pada periode 2014–2024 yang hanya sebesar Rp9.100 triliun. Dalam acara "Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran: Pulihkan Ekonomi Segera" yang diselenggarakan oleh KompasTV, ia menjelaskan bahwa realisasi investasi hingga kuartal III 2025 telah mencapai Rp1.434 triliun atau sekitar 75,2 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp1.905 triliun.

Namun, Rosan juga menyampaikan bahwa saat ini investasi cenderung lebih padat modal daripada padat karya. Ia mencontohkan bahwa sepuluh tahun lalu, investasi sebesar Rp1 triliun bisa menciptakan 2.600 tenaga kerja, sedangkan saat ini hanya sekitar 1.300 tenaga kerja. Meski demikian, ada sektor hilirisasi seperti kelapa yang masih tetap membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Fokus pada Sektor Manufaktur

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar, menekankan pentingnya mengarahkan investasi ke sektor manufaktur yang padat karya. Menurutnya, sektor-sektor seperti tekstil dan alas kaki memiliki dampak besar terhadap perekonomian rakyat.

Ia menyoroti bahwa banyak investasi saat ini masuk ke sektor data center yang lebih padat modal dan minim tenaga kerja. Untuk mengimbangi hal ini, Sanny berharap pemerintah memberikan insentif bagi industri manufaktur agar tetap kompetitif di tengah tekanan global dan persaingan dengan negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh.

Pertumbuhan Ekonomi yang Berdampak Nyata

Ekonom Dradjad Wibowo menilai bahwa mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup tanpa memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di level mikro. Ia menyarankan adanya deregulasi dan pemangkasan izin, seperti yang dilakukan dalam penyaluran pupuk subsidi.

Menurutnya, dulu penyaluran pupuk bersubsidi harus melalui 145 peraturan dan syarat foto KTP. Sekarang, cukup satu aturan saja. Akibatnya, produksi beras meningkat. Ini menjadi contoh pertumbuhan nyata di akar rumput.

Selain itu, Dradjad menekankan pentingnya akses pembiayaan kepada kaum perempuan sebagai penggerak ekonomi. Dengan akses tersebut, para perempuan tetap mampu produktif sambil menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Perbandingan dengan Negara Lain

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara G20. Menurutnya, perbandingan tersebut kurang tepat karena negara-negara G20 sudah mencapai tahap kematangan ekonomi yang berbeda.

Ia menyarankan lebih relevan membandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam atau Filipina. Selain itu, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti dengan pemerataan ekonomi.

“Pertumbuhan belum tentu berarti perbaikan layanan publik. Ketimpangan masih tinggi; 40 persen tanah bersertifikat dikuasai hanya oleh sekitar 60 keluarga,” tegasnya.

Diskusi Pembaca (0)

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan informatif!

Tinggalkan Balasan