Kebijakan Pemerintah Dinilai Tidak Jelas, Investor Sepatu Menahan Investasi
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyatakan bahwa banyak investor yang membangun pabrik sepatu baru kini menunda realisasi investasinya hingga akhir tahun ini. Mereka merasa bahwa pemerintah belum memiliki kebijakan industri padat karya yang jelas dan strategis.
TRADING OTOMATIS 24 JAM TANPA RIBET
Aiotrade adalah alat bantu trading autopilot nonstop di market SPOT Binance & Bitget
(Next: OKX, Tokocrypto & Saham)
CARA KERJA (Real)
- Harga Turun 1% → BELI OTOMATIS
- Harga Naik 1.2% → JUAL OTOMATIS
- Profit 1 siklus = 1.2%
- Mengulang selama market bergerak
KEUNGGULAN UTAMA
- Anti Loss & SPOT Market (Aman)
- LEGAL & Terdaftar BAPPEBTI
- Tanpa emosi, pantau chart otomatis
- Tidur/Sibuk, transaksi tetap jalan
Ketua Umum Aprisindo, Eddy Widjanarko, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini cenderung lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat daripada pada pengembangan industri. Ia menilai bahwa pemerintah belum menerbitkan aturan yang mendukung proses bisnis di sektor industri alas kaki dalam negeri.
"Pemerintah belum tahu arah kebijakan yang tepat untuk industri padat karya. Paket ekonomi 2026 yang menyentuh industri padat karya tidak memiliki makna nyata karena stimulus tersebut seperti permen yang diberikan kepada orang sakit," ujarnya kepada aiotrade.app.co.id, Jumat (10/10).
Pemerintah telah melanjutkan insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) hingga tahun depan. Anggaran sebesar Rp 1,2 triliun akan dialokasikan untuk pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 10 juta pada tahun depan. Namun, Eddy menilai kebijakan tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi industri alas kaki.
"Kebijakan tersebut tidak ada artinya bagi kami," katanya.
Menurut Eddy, utilisasi produksi industri alas kaki tidak akan berubah dari posisi sekitar 80% hingga akhir tahun ini. Angka ini sudah mempertimbangkan peningkatan volume impor alas kaki selama Januari-September 2025.
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa nilai impor alas kaki meningkat hampir 24% secara tahunan pada Januari-Agustus 2025 menjadi US$ 824,29 juta. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan impor alas kaki asal Tiongkok sebesar lebih dari 31% menjadi US$ 442 juta.
Eddy menilai bahwa peningkatan impor tersebut disebabkan oleh harga jual alas kaki Tiongkok yang relatif lebih rendah dibandingkan biaya produksi sepatu lokal. Hal ini membuat sebagian besar konsumen lebih memilih produk impor yang harganya lebih murah.
Tantangan Industri Alas Kaki di Tengah Persaingan Impor
Dalam situasi ini, industri alas kaki dalam negeri menghadapi tantangan besar. Penurunan daya saing terhadap produk impor membuat para pelaku usaha kesulitan untuk mempertahankan pangsa pasar. Selain itu, tingginya biaya produksi dan kurangnya dukungan kebijakan yang jelas semakin memperparah kondisi industri ini.
Eddy juga menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak jelas dan tidak berkelanjutan membuat investor ragu untuk melakukan investasi. Ia berharap pemerintah dapat segera merancang kebijakan yang lebih proaktif dan strategis untuk mendukung pertumbuhan industri padat karya.
Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain adalah:
- Memberikan insentif yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi industri dalam negeri.
- Memperkuat regulasi yang mendukung proses bisnis industri alas kaki.
- Menggalakkan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik.
Dengan adanya kebijakan yang lebih jelas dan dukungan yang kuat, industri alas kaki di Indonesia dapat bangkit dan bersaing dengan produk impor yang saat ini mendominasi pasar.
