Kebijakan Tarif Tol di Selat Hormuz Memicu Perhatian Global
Selat Hormuz, salah satu rute pelayaran paling strategis di dunia, kembali menjadi perhatian internasional setelah Iran mengumumkan rencana pemberlakuan tarif tol bagi kapal yang melintasi wilayah tersebut. Jalur laut ini memiliki peran penting dalam distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk ke berbagai negara di seluruh dunia. Dengan demikian, setiap kebijakan yang memengaruhi akses di wilayah ini dapat berdampak luas terhadap stabilitas kawasan dan sistem perdagangan global.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat. Sejumlah pihak menilai bahwa langkah Iran tidak hanya berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, tetapi juga bisa menciptakan preseden berbahaya, yaitu kondisi di mana negara lain bisa melakukan hal serupa di jalur strategis lainnya.
PBB Tegaskan Pelanggaran Hukum Internasional
Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memberikan respons tegas terhadap kebijakan Iran. Arsenio Dominguez, kepala Organisasi Maritim Internasional (IMO), menyatakan bahwa pengenaan pungutan apa pun di Selat Hormuz bertentangan dengan hukum internasional. IMO, sebagai badan khusus di bawah PBB, bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran dan pencegahan pencemaran laut oleh kapal.
Pengenaan pungutan apa pun di selat ini melanggar hukum internasional dan harus ditolak, ujarnya. Ia menekankan bahwa tidak ada negara yang berhak mengenakan biaya pada jalur pelayaran internasional seperti Selat Hormuz.
Skema Pembayaran Bitcoin dan Upaya Hindari Sanksi
Dalam implementasinya, Iran tidak hanya memberlakukan tarif dalam mata uang konvensional, tetapi juga membuka opsi pembayaran menggunakan Bitcoin serta yuan Tiongkok. Penggunaan kripto ini dinilai sebagai upaya Iran untuk menghindari sistem keuangan global yang didominasi Barat.
Juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini, menyebutkan bahwa tarif yang dikenakan berkisar sekitar 1 dolar AS per barel minyak yang diangkut. Untuk kapal tanker jenis VLCC (Very Large Crude Carrier), yang mampu mengangkut hingga sekitar 2 juta barel minyak, tarif bisa mencapai sekitar 2 juta dolar AS per kapal.
Mekanisme Sistem Pembayaran dan Pengawasan
Berdasarkan laporan dari trmlabs.com, sistem pembayaran yang diterapkan cukup kompleks. Operator kapal diwajibkan menghubungi perantara yang terkait dengan IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps), yaitu pasukan elit militer Iran. Mereka harus menyerahkan data penting seperti kepemilikan kapal, muatan, tujuan pelabuhan, hingga data pelacakan AIS (Automatic Identification System).
Setelah itu, pihak Iran akan melakukan pemeriksaan terhadap kapal, termasuk memastikan tidak ada keterkaitan dengan negara yang dianggap sebagai musuh seperti Amerika Serikat atau Israel. Iran juga menerapkan sistem peringkat kewarganegaraan lima tingkat, di mana negara yang dianggap lebih bersahabat akan dikenakan tarif lebih rendah.
Pembayaran dilakukan dalam yuan melalui sistem perbankan tertentu atau menggunakan Bitcoin. Setelah pembayaran selesai, kapal akan menerima kode akses komunikasi VHF (Very High Frequency) serta pengawalan dari angkatan laut IRGC saat melintasi jalur tertentu di sekitar Pulau Larak.
Dampak terhadap Pelayaran Global dan Distribusi Energi
Kebijakan ini telah berdampak langsung pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Laporan menyebutkan bahwa jumlah kapal yang melintas mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya terdapat lebih dari 130 kapal per hari, kini jumlah tersebut menurun menjadi hanya puluhan kapal.
Penurunan ini menunjukkan adanya kekhawatiran dari pelaku industri pelayaran terhadap situasi keamanan di kawasan tersebut. Dampak lanjutan juga dirasakan pada distribusi minyak dan gas global. Mengingat Selat Hormuz merupakan jalur utama ekspor energi, gangguan di wilayah ini dapat mempengaruhi pasokan dan harga energi di pasar internasional.
Selain itu, sekitar 20.000 pelaut dilaporkan terdampak akibat kondisi ini, baik dari segi keselamatan maupun aktivitas kerja mereka.
Ketegangan Iran dan Amerika Serikat Belum Mereda
Situasi semakin kompleks dengan belum tercapainya kesepakatan dalam perundingan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Pakistan. Wakil Presiden AS, JD Vance, menyatakan bahwa Iran belum menerima syarat utama yang diajukan Washington, termasuk terkait program nuklir.
Di sisi lain, media Iran menyebut kegagalan negosiasi disebabkan oleh tuntutan berlebihan dari pihak Amerika Serikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik yang melatarbelakangi kebijakan tarif tol tersebut masih jauh dari kata selesai.