Penambahan Anggaran dan Target Serapan Anggaran MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) kini berupaya mempercepat penyerapan anggaran sebesar Rp99 triliun hingga akhir 2025. Hingga 8 September 2025, realisasi serapan anggaran mencapai Rp13,2 triliun dari total Rp71 triliun yang dialokasikan pemerintah. Angka ini setara dengan 8,3 persen. Realisasi tersebut digunakan untuk melayani lebih dari 22,7 juta penerima melalui 7.644 satuan pelaksana di lapangan.
Dadan Hindayana, Kepala BGN, menjelaskan bahwa realisasi anggaran ini sudah melampaui target awal sebesar Rp9 triliun. Ia mengatakan lambatnya serapan disebabkan oleh proses pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum banyak terbentuk pada awalnya. Dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Dadan menegaskan bahwa penyerapan akan berjalan lancar hingga akhir tahun.
Berdasarkan rencana, BGN akan menyerap anggaran MBG sebesar Rp99 triliun hingga akhir 2025. Target ini termasuk dengan anggaran tambahan yang diajukan BGN. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau untuk penambahan anggaran tersebut. Menurut Dadan, Prabowo juga telah menyiapkan dana sebesar Rp100 triliun untuk memperluas cakupan penerima MBG hingga 82,9 juta orang. Penyerapan anggaran akan dipercepat dengan penambahan 10 ribu SPPG atau dapur MBG.
Hingga Jumat (26/9/2025), realisasi serapan MBG mencapai Rp19,3 triliun, sedikit di atas target September sebesar Rp19 triliun. BGN memproyeksikan total serapan bulan ini bisa menembus Rp21,2 triliun. "Target September sudah terlampaui. Kita perkirakan realisasi bulan ini akan lebih tinggi Rp2,2 triliun dari estimasi," ujar Dadan.
Peningkatan Jumlah Penerima Manfaat
Salah satu alasan lambatnya penyerapan anggaran adalah karena jumlah penerima manfaat yang masih sedikit. Dadan menjelaskan mekanisme serapan anggaran MBG identik dengan jumlah penerima manfaat. Semakin banyak penerima manfaat, maka serapan anggaran akan meningkat.
"Penyerapan di Badan Gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat. Semakin besar penerima manfaat, maka penyerapan akan berkorelasi positif," ujarnya. Oleh karena itu, BGN menargetkan peningkatan menjadi 14 ribu SPPG, yang diharapkan dapat menjangkau hingga 42 juta penerima manfaat pada September 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan harapan agar jumlah penerima manfaat MBG terus bertambah setiap harinya, hingga mencapai target nasional sebanyak 82,9 juta orang. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat MBG terbesar, yakni sebanyak 13,26 juta orang, disusul Sumatra sebanyak 4,86 juta, Kalimantan 1,03 juta, Sulawesi 1,70 juta, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1,34 juta, serta Maluku dan Papua sebanyak 0,52 juta penerima.
Tanggung Jawab Biaya Pengobatan Korban Keracunan
Dengan anggaran yang besar, BGN menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban keracunan MBG. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa biaya pengobatan tidak akan dibebankan kepada pihak orang tua, sekolah, hingga pemerintah daerah. "Kita enggak membebani apapun pada orang tua atau kepada pemerintah daerah, jadi nanti tinggal pihak rumah sakit memanggil kami ke BGN," tutur Nanik.
Contoh kasus di Sulawesi Tengah ketika ada tagihan Rp350 juta dari rumah sakit yang ditanggung penuh oleh BGN. "Contoh di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ada tagihan Rp350 juta dari rumah sakitnya, kita bayar semua, bahkan kemarin berapa miliar sudah kita siapkan," kata Nanik.
Anggaran Besar untuk MBG
Di tengah pembahasan tentang kasus-kasus keracunan MBG, Prabowo justru menggarisbawahi manfaat program yang disebutnya jauh lebih besar dari kekurangannya. Prabowo berkukuh akan terus melanjutkan program MBG. Bahkan, kata Prabowo, pemerintah bakal menyelamatkan anggaran Rp300 triliun untuk program MBG.
"Kita telah menyelamatkan minimal Rp300 triliun. Rp300 triliun inilah yang kita pakai untuk Makan Bergizi Gratis (MBG)," ujar Prabowo. Menurut Prabowo, sejak MBG diluncurkan, sudah tercipta lapangan pekerjaan baru. Bahkan, Prabowo menargetkan pada Januari hingga Februari 2026, sudah ada 1,5 juta lapangan pekerjaan baru dari program MBG.
Dalam acara penutupan Musyawarah Nasional VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025), Prabowo mengatakan, dalam 11 bulan program itu akan menjangkau 30 juta penerima manfaat. Menurutnya, kasus keracunan memberikan 0,00017 persen kesalahan dari program MBG.
"Bahkan, Brasil memerlukan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Presiden Lula (da Silva) yang cerita itu ke saya, kalau mereka butuh waktu 11 tahun. Kita dalam 11 bulan sudah (menjangkau) 30 juta penerima," ucap Prabowo. "Apakah ada kekurangan? Ada. Tapi, manfaatnya sangat-sangat besar," sambung dia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!